Peraturan KASN Tidak Mengikat, Sekda Tidak Harus Cuti

H. Zainal Asikin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. H. Zainal Asikin memberikan pandangan dari sudut hukum terkait dengan polemik surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mewajibkan ASN harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Bagi yang suami atau istrinya ikut maju di Pilkada serentak tahun 2020.

‘’Surat KASN tersebut tidak memiliki dasar rujukan hukum,’’ ujar Asikin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 23 September 2020. Oleh karena itu, surat KASN tersebut secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat yang mengharuskan seorang ASN yang istri atau suaminya ikut maju di Pilkada serentak 2020 harus mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Iklan

‘’Kalau bicara hukum, itu surat KASN tanggal 18 September tidak mempunyai rujukan hukum karena tidak ada rujukan yang mengharuskan kalau ASN istri/suaminya jadi calon harus dia cuti. Tidak ada rujukan hukumnya. Malah surat Menteri PAN RB, tanggal 2 Februari 2018 itu kalau ASN itu istri atau suaminya calon dia cuti kalau dia jadi jurkam (juru kampanye) kampanye, itu bunyinya,’’ tegas Asikin.

‘’Jadi sepanjang dia tidak terlibat jadi jurkam tidak harus cuti, itu bunyi surat Menteri PAN RB. Kalau mau pakai rujukan itu maka surat KASN itu bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka dia tidak punya kekuatan hukum mengikat,’’ sambungnya.

Salah satu yang akan terkena imbas dari surat KASN tersebut adalah Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. Karena istrinya Hj. Lale Prayatni adalah Calon Bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 ini. Adanya surat KASN itu, beberapa pihak mendesak Sekda NTB  mengambil cuti.

Lebih jauh disampaikan Asikin, lebih-lebih surat KASN tersebut tidak termasuk sebagai peraturan. Tapi hanya berbentuk surat biasa. Karena bukan termasuk peraturan, maka surat KASN tersebut tidak bisa mengikat secara hukum untuk harus dilaksanakan.

‘’Sebab surat itu tidak merupakan sumber hukum kalau kita baca UU nomor 12 tahun 2011 tentang susunan tertib hukum. Kecuali ASN buat peraturan baru dia ada kekuatan hukumnya. Karena aturan itu pasti ada kewajiban dan sanksi, kalau surat itu sama dengan surat biasa yang tidak ada akibat hukumnya. Jadi surat KASN ini tidak mengikat,’’ urainya.

‘’Apalagi surat ini tujuannya ke gubernur, kalau gubernur tidak mau melaksanakannya, terus KASN  mau. Itu tidak ada akibatnya. Kalau gubernur tidak mau kan tidak ada akibatnya,’’ lanjutnya.

Menanggapi desakan dari DPRD dan Bawaslu NTB agar Sekda NTB segera mengmbil cuti. Menurut  Asikin, desakan tersebut lebih pada alasan politik belaka. Sebab kalau bicara hukum, tidak ada dasarnya mendesak Sekda NTB harus mengambil cuti.

‘’Kita bicara hukum. Sekarang apa dasar hukumnya mau mendesak. Tidak bisa kita bicara tanpa dasar hukum. Jadi pertanyaannya apa dasar yuridisnya sehingga Sekda itu harus cuti. Harus jelas rujukannya kalau kita bicara hukum. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Jangan digeret-geret menjadi persoalan politis lah,’’ pungkasnya. (ndi).