Perataan Lahan Sirkuit MotoGP Tuntas Bulan Ini

Esty Setyo Nugroho. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Perataan lahan (land clearing) di 11 lokasi dalam kawasan The Mandalika yang diklaim oleh warga, ditargetkan tuntas bulan September ini juga, mengingat sudah semakin mepetnya jadwal pembangunan sirkuit MotoGP. Terhadap warga yang masih mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut pun dipersilakan untuk menempuh proses hukum.

“Target kita, September ini land clearing untuk lahan-lahan yang diklaim di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP sudah tuntas,” ujar Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., kepada Suara NTB, Jumat, 4 September 2020. Proses pembangunan sirkuit MotoGP saat ini terus berjalan. Sehingga mengharuskan lahan-lahan yang akan terkena pembangunan sirkuit sudah harus tuntas.

Iklan

Ia mengatakan, proses perataan lahan yang masih diklaim tersebut sebenarnya sudah molor dari rencana awal. Hal itu karena memang pihak ITDC tidak mau ada gejolak dalam proses land clearing tersebut. Sehingga masih terus berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga pengklaim lahan. Harapannya, warga mau pindah secara suka rela. Tanpa harus dipaksa.

“Kalau mau jujur, jika kita mau sejak bulan Juni kemarin land clearing sudah tuntas. Tapi Kita tetap berupaya secara persuasif memberikan penjelasan kepada warga supaya mau pindah. Tidak harus dengan cara dipaksa,” jelasnya.

Esty menjelaskan, warga tidak mau pindah karena merasa lahan tersebut merupakan lahan miliknya. Sementara dari hasil verifikasi terhadap dokumen kepemilikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, dokumen yang dimiliki pihak ITDC-lah yang dinilai sah. Artinya, kalau memang warga merasa lahan tersebut merupakan lahan miliknya, maka silakan menggugat melalui proses hukum.

Apapun keputusan hukum nantinya, maka menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk menghormati keputusan hukum tersebut. Jika memang putusan pengadilan nantinya menyatakan benar lahan tersebut merupakan lahan milik warga, maka menjadi kewajiban bagi pihak ITDC untuk membebaskannya. Tapi kalau tidak terbukti, maka warga harus menghormati itu. “Untuk lahan yang statusnya inklave itu ranahnya ITDC. Kalau kita fokus untuk perataan lahan yang diklaim saja,” timpalnya. (kir)