Peran Komunitas sebagai Ujung Tombak Pengurangan Risiko Bencana

Mataram (Suara NTB) – Indonesia menjadi laboratorium dunia dalam upaya pengarus utamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Hal terpenting dalam pengarus utamaan PRB adalah pengakuan komunitas sebagai pelaku utama penanggulangan bencana. Sebab komunitas menunjukkan peran dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana yang lebih baik.

Kemampuan komunitas mengurangi risiko ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola ancaman (hazard) dan mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitasnya.

Iklan

Kepala BPBD NTB Ir. H.Mohammad Rum, MT mencontohkan Kota Bima. Saat terjadi bencana banjir bandang Desember 2016 lalu, disyukuri tidak ada satu pun jatuh korban jiwa. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah setempat yang sejak awal menyiapkan 30 kelurahan sebagai wilayah tangguh bencana.

‘’Seluruh masyarakat di kelurahan, tahu bagaimana mereka apa yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana,’’ jelas Rum. Ini menurutnya, tidak lepas dari peran komunitas yang sudah dibentuk.

Rum menambahkan, NTB adalah daerah  zona merah rawan bencana. Sebab 11 indikator bencana yang ditetapkan, semuanya ada di NTB. Diantaranya kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, kekeringan, termasuk konflik sosial juga menurutnya bagian dari bencana itu.

Sementara Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Ir. Raditya Jati menambahkan, simbol segitiga dalam logo BPBD menunjukkan ada tiga sudut kepentingan yang harus berperan aktif, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga pihak harus memastikan bahwa bencana bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja, sehingga tanggung jawab untuk pengurangan risiko bencana harus diemban bersama.

‘’Ketika penanggulangan bencana jadi urusan semua pihak, maka saya sepakat harus ada penguatan pada komunitas,’’ jelasnya.

Dalam kerangka penanganan bencana, ada aspek yang harus diperhatikan, yakni memahami risiko bencana. ‘’Seberapa paham komunitas ini memahami risiko bencana? Ini harus dipahami,’’ jelasnya.  Kemudian investasi pengalihan risiko bencana  sebagai  dan respons yang cepat dan baik.

Sementara Asisten I Setda NTB Dr. Agus Patria, SH,MH  memastikan pemerintah tetap  hadir membantu BPBD dalam penanggulangan bencana kekeringan. Salah satu langkah, melalui kebijakan anggaran 1 persen dari nilai total APBD tersebut. Selain itu, ada komitmen agar dana tak tersangka dipastikan terrealisasi  untuk membantu  masyarakat melalui BPBD.

Menurutnya, dalam konferensi itu harus lahir langkah penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko dan bahkan meniadakan dampaknya.

Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) ke XIII itu, mengangkat tema “Menguatkan Tata Kelola Sumber Daya Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat  Tangguh Bencana”.

Sasarannya, agar terpetakan berbagai persoalan pokok, kebutuhan dan tata kelola sumber daya berbasis komunitas. Kemudian,disepakatinya perangkat pemantauan dan evaluasi PRBBK di Indonesia dan adanya kerangka kerja bersama mencapai PRRBK tahun 2018 – 2019.

Kegiatan konferensi diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai kalangan dan pegiat penanggulangan bencana. Peserta konferensi akan berkesempatan mendengarkan pengalaman berbagai komunitas dalam PRBBK. (ars/*)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional