Perampingan OPD Perlu Dikaji Ulang

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta dilakukan kajian ulang terhadap rencana perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, perubahan nomenklatur pada OPD teknis saja belum rampung. Hal ini menghambat penyelesaian urusan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira upaya perampingan ini dikaji dulu, kata Mohan dikonfirmasi pekan kemarin.

Perampingan OPD tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram. Instansi yang memiliki tugas, pokok dan fungsi yang sama seperti Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah digabung. Penggabungan ini dengan maksud efisiensi.

Iklan

Mohan mengatakan, perubahan nomenklatur belum sepenuhnya selesai, karena ada beberapa instansi teknis yang dialihkan tanggungjawabnya belum bisa bekerja maksimal. Misalnya, urusan penerangan jalan umum yang selama ini dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sejak dialihkan ke Dinas Perhubungan tidak berjalan maksimal.

Bahkan diakui Mohan, agak sulit mengkoordinasikan karena tenaga teknis serta sarana prasarananya berada di instansi sebelumnya.

Demikian pula dengan penanganan reklame. Reklame sambungnya, bukan saja berkaitan dengan pajak. Tetapi pemetaan, penertiban dan lain sebagainya. Semenjak dialihkan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga belum berjalan dengan baik. Saya agak susah mengkoordinasikan, karena tenaga teknis dan peralatannya ada di dinas sebelumnya, ujarnya.

Jika dilakukan perampingan konsekuensinya harus ada satu pintu dan butuh waktu tidak sebentar untuk penyesuaian. Karena itu, ia meminta perlu dikaji kembali rencana perampingan OPD tersebut.

Fokus perlu dibenahi adalah perubahan nomenklatur. Disamping itu, evaluasi harus terus dilakukan termasuk dukungan sumber daya manusia. Kekuatan SDM dibutuhkan untuk memaksimalkan program di masyarakat. Dia mencontohkkan, urusan PJU yang ditangani Dinas Perhubungan ada yang mengurus PJU jalan dan urus lingkungan. Selama ini, PJU lingkungan dikelola Perkim. Semenjak dialihkan tidak berjalan maksimal. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional