Perambahan Hutan Jauh Lebih Mengerikan dari Pembalakan Liar

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengamati, perambahan hutan jauh lebih berbahaya daripada pembalakan liar. Pasalnya, perambahan hutan merusak daerah tangkapan air yang cukup luas, bahkan rehabilitasi yang dilakukan bisa gagal karena tanaman banyak yang disemprot menggunakan herbisida untuk dijadikan perladangan.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB,  Mursal, SP, MM mengatakan aksi pembalakan liar di NTB saat ini sudah mulai berkurang. Dengan adanya Satgas pemberantasan pembalakan liar yang dibentuk gubernur akhir tahun lalu, para pelaku sudah mulai tiarap.

Iklan

“Jumlah perambahan hutan ini jauh lebih masif daripada pembalakan liar. Kalau pembalakan liar sekarang sudah tiarap dia. Karena banyak kita tangkap, proses hukum. Perambahan hutan itu jauh lebih buruk dampaknya daripada pembalakan liar,” kata Mursal di Mataram, Jumat, 17 Februari 2017 kemarin.

Ia menyebutkan, 578 ribu lahan hutan kritis yang ada di NTB, sebagian besar akibat perambahan hutan. Namun ia tak menyebutkan angkanya secara pasti. Namun, Mursal mengatakan aksi perambahan hutan dalam satu hari bisa puluhan hektar. Tapi jika pembalakan liar, karena mereka hanya menebang pohon yang ukuran besar, dalam satu hari mereka hanya bisa sekitar setengah are.

“Tapi kalau perambahan hutan itu, dia masif. Mereka menggunakan buruh, hutan dibakar. Sebelum bertanam, dia semprot rumput-rumput yang ada. Jadi tak memungkinkan  hidup tanaman musiman karena disemprot dengan  herbisida,’’ katanya.

Mursal mengungkapkan, Hutan Kemasyarakatan (HKm) non program banyak ditemukan aksi perambahan. Bahkan, mereka melakukan perambahan hutan terlebih dahulu kemudian baru mengajukan izin HKm. Menurutnya, perambahan hutan seperti ini tak terkendali khususnya di Pulau Sumbawa.

Luas kawasan hutan di  NTB 1.071.722,83 hektar,  terdiri dari hutan lindung seluas 449.141,35 hektar  (41,91 persen), Hutan Produksi seluas 448.946,08 hektar  (41,89 persen) dan Hutan Konservasi seluas 173.636,40 hektar  (16,20 persen). Sementara itu, jumlah lahan kritis di NTB sebanyak 578.645,97 hektar.

Dengan rincian, kondisi  sangat kritis sekitar 23.218,61 hektar, kritis sekitar 154.358,31 hektar dan agak kritis seluas  401.069,05 hektar. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 94.263,03 hektar  dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bima sebanyak 42.527,09 hektar. NTB menargetkan  peningkatan luas penutupan lahan sebesar 2,5 persen atau seluas 50.000 hektar dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan skema rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Terkait dengan penegakan hukum terhadap aksi pembalakan liar di NTB, catatan Dinas LHK NTB pada kurun waktu 2011 – 2015 terdapat 146 kasus. Dengan 55 kasus diantaranya mendapatkan vonis yang didominasi oleh kasus pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas kayu dan kasus penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah.

Tahun 2016, terdapat 20 kasus yang ditangani dengan rincian 11 kasus sudah P.21, 2 kasus P.19, 2 kasus dalam tahap penyelidikan dan 5 kasus dalam tahap penyidikan. Kayu sitaan sebanyak 60 meter kubik atau sebanyak 7 truk status P.21 dan 2 kasus sebanyak 100 meter kubik (5 fuso) dalam tahap penyidikan. Kayu temuan berupa kayu jati log sebanyak 1.817 batang, kayu jati olahan sebanyak 2.946 batang dengan total volume sebanyak 270,9 meter kubik  yang merupakan hasil operasi gabungan di Sumbawa  dan sebanyak 6 m3 hasil operasi gabungan di Dompu.

Untuk tahun 2017 ini, Dinas LHK  NTB sedang mengusut 39 kasus pembalakan liar. Dari 39 kasus yang ditangani, 22 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, 9 kasus masih P19 dan 12 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 3 kasus yang masih P19 lantaran ada tersangka ada yang melarikan diri ke daerah lain, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here