Perambahan Hutan, Dishut Bima Merasa Dikambinghitamkan

Bima (Suara NTB) – Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima merasa kerap dikambinghitamkan, menyusul maraknya kasus perambahan hutan. Padahal SKPD ini memiliki keterbatasan mengawasi karena hutan di Bima dikelola pihak ketiga.

“Jujur saja, saat ada kasus perambahan hutan, kami selalu disalahkan. Karena dinilai tidak melakukan pengawasan,” kata Kepala Dishut, Ir. Nurdin kepada Suara NTB, Jumat, 21 Oktober 2016.

Iklan

Ia merasa dilematis, karena saat ini hutan dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan yang memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) jenis hutan produksi. Yang tercatat ada dua perusahaan yakni Agra Wahana Bumi (AWB) yang mengelola di Kecamatan Tambora serta PT Usaha Tani Lestari (UTL).

“Faktor pihak ketiga ini yang membuat kami tidak melakukan pengawasan karena tanggungjawab pengawasan hutan sebagian besar diserahkan pihak yang memiliki HPH,” ujarnya.

Selain dua perusahan itu, lanjutnya hutan yang berada di kecamatan Lambu juga ada izin PT Coin Nesia. Yang memiliki HPH sekitar 41.000 hektar. Meski memiliki izin sejak tahun 2009 lalu, hingga kini perusahan asal Korea Selatan ini tidak melakukan aktivitas.

“Saat perambahan atau ada kasus illegal logging yang dilakukam warga atau oknum tertentu, pihaknya selalu disorot. Di satu ini hutan ini ada pengelolanya,” terangnya.

Dia menyebutkan, luas kawasan hutan di Kabupaten Bima saat ini sekitar 250.396,42 hektar. Dengan rincian hutan lindung memiliki luas sekitar 83. 189,9 hektar. Sedangkan hutan konservasi seluas 55.599,67 hektar.

“Sementara hutan produksi seluas 111.606,82 hektar, dan dikuasai ketiga perusahaan ini,” sebutnya.

Nurdin menambahkan, perambahan hutan sampai saat ini belum pernah ditemukan, namun informasi yang diterima banyak. Salah satunya terjadi di kawasan hutan Tambora, dengan modus mengangkut kayu menggunakan jalan tikus, lintas Tambora-Kilo-Soromandi.

“Makanya saat ini kami intens melakukan pengawasan. Karena banyaknya informasi dan laporan yang diterima,” pungkasnya. (uki)