Perambahan di Kawasan Hutan Madaprama Meluas

Beginilah kondisi hutan di Pulau Sumbawa yang gundul dan harus segera dilakukan reboisasi. Bupati/walikota diminta mencabut penerbitan SPPT di kawasan hutan agar kerusakan hutan tidak semakin parah. (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Perambahan kawasan hutan di Desa Madaprama Kecamatan Woja, makin meluas. Setelah sebelumnya di titik barat Jalan Abubakar Ahmad, Sabtu (8/2), puluhan oknum warga bergeser ke bagian timur. Selain menebang pepohonan besar hasil reboisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) beberapa tahun lalu, lahan tersebut mulai dikapling layaknya kawasan perumahan.

Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya aktifitas perambahan di dalam kawasan hutan produksi terbatas milik PT. UTL tersebut. “Itu sudah saya informasikan ke anggota, cuma hasilnya bagaimana belum ada laporan sampai sekarang,” ungkapnya.

Iklan

Selain menginformasikan jajaran untuk mengupayakan penghentian. PT. UTL selaku pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan ini sudah dikabarkan. Namun sejauh mana tindaklanjut mereka tak diketahui pasti.

Titik yang menjadi fokus penebangan saat ini, ditegaskannya, masih termasuk dalam kawasan hutan. Sehingga tak diperkenankan untuk melakukan kegiatan, apalagi menebang pepohonan besar hasil reboisasi tanpa izin. “Kalau ini masih berlanjut secepatnya akan kita ambil tindakan, nanti kita koordinasikan juga dengan APH,” tandasnya.

Pantau Suara NTB di lapangan, Sabtu, 8 Februari 2020 sejumlah warga mulai menduduki kawasan hutan produksi tersebut. Sebagian dari mereka terlihat melakukan penebangan pohon-pohon besar dengan mesin Chain Saw, dan sebagian lainnya sibuk mengukur dan memagari jatah lahan masing-masing.

Kondisi tersebut berpotensi terus meluas dan mengancam keberlangsung sumber mata air jika KPH dan aparat gabungan tidak secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. (jun)