Peralihan Status Jabatan, Pemkot Mataram Pertahankan 65 Jabatan

Lalu Syamsul Adnan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah menerima pertimbangan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari pemerintah pusat. Dari 305 jabatan struktural akan beralih ke fungsional, 65 di antaranya diusulkan dipertahankan.

Usulan mempertahankan 65 jabatan tersebut dijelaskan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi, Kamis, 9 September 2021 berawal dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 yang meminta dilakukan penyederhanaan sebagian struktur yang berada pada jabatan administrasi eselon IV. Sehingga, dari 305 jabatan diusulkan 255 jabatan beralih fungsi sebagai jabatan fungsional. Sedangkan, 65 jabatan yang dipertahankan tersebut dengan pertimbangan adalah jabatan berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan yang tidak dinaungi organisasi perangkat dan tergabung dalam satu instansi harus dipertahankan atau tidak boleh hilang.

Iklan

Contohnya, dua urusan pemerintahan yang dipangku oleh pejabat eselon IV yakni seksi pertanahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan seksi transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram. “Jadi dua seksi ini tidak boleh hilang dari dinas karena berkaitan dengan pemerintahan,” jelas Syamsul.

Pertimbangan kedua sambungnya, alasan atributif. Berdasarkan undang – undang diberikan kewenangan seperti camat dan lurah memegang kewilayahan serta memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi, izin atau persetujuan. Ketiga, apabila jabatan administrative dialihkan ke jabatan fungsional terjadi ketidaksesuaian pekerjaan. Untuk membuat jabatan tidak bisa dibuat sendiri oleh kabupaten/kota, karena harus mengacu pada ketentuan kementerian atau lembaga yang memiliki tanggungjawab.

Terakhir yang menjadi pertimbangan adalah, beberapa jabatan jika dialihkan justru tugas fungsinya di jabatan administrasi berpindah ke jabatan fungsional terlalu kecil. “Misalnya, jabatan fungsional keuangan daerah. Di tugas fungsi jabatan fungsional akan melakukan atau membuat pertimbangan APBD. Kasubag Keuangan jauh lebih itu pekerjaannya. Tidak mungkin kasubag keuangan di dinas melakukan perbaikan dengan anggaran di APBD,” jelasnya.

Karena itu, pertimbangan yang diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB dikeluarkan penyederhanaan. Selanjutnya, pertimbangan teknis ditindaklanjuti untuk segera mengusulkan penyetaraan jabatan. Setelah pertimbangan teknis keluar maka gubernur akan membuat persetujuan kabupaten/kota berdasarkan perintah MenPANRB.

Mantan Camat Sandubaya ini menambahkan, peralihan jabatan struktural ke fungsional ditargetkan tuntas akhir Desember 2021 mendatang. Dengan harapan, nama – nama pejabat yang diusulkan tuntas sembari menyusun rancangan peraturan Walikota. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional