Penyidikan Kasus BPR, Tiga Saksi Diperiksa

0

Mataram (Suara NTB) – Kasus merger BPR NTB menjadi  PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB sudah resmi naik tahap penyidikan beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut, Selasa, 12 September 2017 kemarin, tiga saksi diperiksa.

Tidak disebutkan dari kalangan mana saja tiga saksi yang diperiksa. Secara umum disebutkan Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, MH, saksi yang dipanggil erat kaitan dengan penggunaan anggaran operasional pada proses merger BPR yang jadi sasaran bidikan.

IKLAN

“Hari ini ada tiga saksi diperiksa. Besok akan lanjut empat saksi lagi,” kata Aspidsus sebagaimana informasi diterimanya dari Kasi Penyidikan Pidsus, Zulkifli, SH kepada Suara NTB, Selasa siang.

Dalam penjelasan sebelumnya, bidikan penyidik terkait penggunaan Rp 1,6 miliar sebagai alokasi pembiayaan pada proses merger BPR. Meski sudah ada Peraturan Daerah (Perda) untuk proses merger, namun teralokasinya  anggaran itu diselidiki dasar hukumnya.

Aspidsus menambahkan, meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Menurutnya, status kasus penyidikan masih sifatnya umum. ‘’Ini penyidikan umum,’’ sebutnya.

Namun demikian, dalam waktu dekat, akan ada sikap dari pihaknya untuk mengarahkan bidikan ke penetapan tersangka. Yang pasti, tim masih bekerja untuk meminta keterangan saksi-saksi. Mereka yang diperiksa ini, tidak lain saksi yang sudah pernah dipanggil sebelumnya pada tingkat penyelidikan.

Penjelasan Kepala BPR Lotim yang menjabat sekretaris tim konsolidasi merger, Mutawalli sebelumnya menyebutkan,  rincian  penggunaan anggaran itu diantaranya biaya rapat pembahasan merger, biaya hearing dengan DPRD NTB. Anggaran selain dialokasikan untuk operasional, juga untuk pembelian perangkat.

Salah satunya terkait pembelian inventaris untuk teknologi informasi. Karena dalam konsolidasi menggunakan sistem daring. (ars)