Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Embung Sebewe Dihentikan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi pada pembangunan proyek Embung Sebewe yang sudah sekian lama bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, dinyatakan dihentikan penyidikannya. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut telah diterbitkan.

Demikian Kajari Sumbawa, Paryono, S.H., M.H. menerangkan, Jumat, 9 Desember 2016.  Paryono yang didampingi Kasi Intel, Erwin Indrapraja, SH., MH, dan Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD, SH menyampaikan dihentikannya penyidikan kasus ini lantaran dari penyidikan yang dilakukan pihaknya belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) di dalamnya. “Kalau kita hubungkan dengan kerugian negara masih belum ketemu perbuatan melawan hukumnya,” kata Kajari dalam jumpa persnya dengan wartawan.

Kajari mengakui, sebelumnya dalam kasus ini sudah ditetapkan tiga orang tersangka. Termasuk perhitungan kerugian negara dari BPKP juga sudah keluar. Namun dari hasil penyidikan yang dilakukan, ternyata rusaknya embung tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Pihak kontraktorpun sudah membangun kembali dengan uang pribadi yang nilainya melebihi nilai kontrak. Begitu pula perhitungan kerugian negara yang dilakukan saat masa pemeliharaan. “Memang hasil perhitungan negaranya baru keluar. Tapi proses perhitungannya saat masa pemeliharaan. Makanya dari hasil penyidikan yang kami lakukan, mulai hari ini penyidikannya dihentikan,” tukasnya.

Disinggung mengenai belum bisa dimanfaatkannya embung tersebut, Kajari menyatakan bahwa dulunya sempat ada upaya dilanjutkan pembangunan. Namun lantaran masih proses penyidikan pembangunan lanjutan belum bisa dilakukan. Tentunya dengan adanya SP3 ini berarti pembangunannya bisa dilanjutkan. “Kan ini rusaknya bukan di bangunannya. Tetapi di saluran sampingnya sebelah kanan,” pungkasnya.

Embung Sebewe dibangun tahun 2009 lalu. Pembangunannya dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 1 miliar lebih. Namun bebeberapa minggu dibangun, embung tersebut jebol diterjang banjir. Diduga proyek tersebut gagal konstruksi. Dalam hal ini Kejaksaan sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi. Bahkan sudah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni LM (Direktur CV Ngadek Jaya), SM (Kuasa Direktur), dan MS (Pengawas Lapangan). Selain itu jaksa juga sudah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sekitar Rp 1,6 miliar. (ind)