Penyidik Kejaksaan Cek Fisik Proyek Dam di Kota Bima

Dam yang dibangun untuk penahan banjir tahun 2017 lalu yang rusak dan sedang dilidik Kejaksaan. (Suara NTB/ist_gem) 

Mataram (Suara NTB) – Tim penyidik Pidsus Kejati NTB menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ambruknya dua dam di Kota Bima. Tim turun Selasa, 19 Februari 2019 kemarin untuk cek fisik.

Kedatangan tim ke lokasi proyek untuk menindaklanjuti laporan Gerakan Mataroa (Gem) yang dipimpin Amrin. ‘’Benar, hari ini (kemarin) ada tim dari Kejati. Tapi cuma pinjam tempat saja,’’ kata Kasi Intel Kejari Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman SH, kepada Suara NTB,  Selasa, 19 Februari 2019.

Iklan

Tim yang turun  dari unsur Pidsus,  hanya pinjam ruangan untuk transit sebelum turun lapangan  cek proyek yang terletak di Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima itu. ‘’Kita tidak terlibat, hanya tim dari Kejati,’’ ujarnya.

Sementara informasi lain diperoleh Suara NTB,  pelapor Amrin sudah dilayangkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Panggilan perihal permintaan keterangan itu, terkait laporan yang dilayangkan ke Kejati NTB tanggal 10 Januari 2019.

‘’Saya dipanggil sebagai saksi pelapor Jumat yang lalu. Saya diperiksa di Gedung Pidsus,’’ ujarnya dihubungi Suara NTB di Mataram. Menurut rencana pemeriksaan akan dilakukan dalam pekan ini.

Ditambahkan, pemanggilan untuk klarifikasi itu terkait dua proyek yang dilaporkan, masing masing rekonstruksi Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo. Dikerjakan tahun 2017 dengan nilai pekerjaan Rp 2.247.517.000. Item kedua,  rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000.

Proyek itu diketahui sumber anggarannya dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dilimpahkan penanganannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Menurut Amrin,  proyek itu sebenarnya sudah tuntas tahun 2017. ‘’Tapi di tahun yang sama roboh,’’ ujar  Amrin menguatkan informasi data laporan sebelumnya.

Ia menduga,  perencanaan proyek tidak beres, sehingga rusak ketika digerus banjir. Dugaan sama terjadi pada proyek Dam Kapao. Pihaknya sudah cek lokasi, kondisinya pun masih rusak.

Amrin juga menunjukkan bukti tanda tangan masyarakat petani yang protes karena dam tersebut rusak. Dampaknya pada pengairan lahan pertanian warga.  Sebenarnya sudah ada perbaikan pada fisik proyek. Namun ia menilai, perbaikan tidak maksimal, karena hanya menempelkan semen pada retakan. Untuk itu, ia mendorong Kejaksaan turun mengusut dugaan penyimpangan pada pengerjaan proyek tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek rehabilitasi dam Kota Bima,  Awang Darmawan membantah rusaknya dam karena kualitas pekerjaan yang buruk. Kerusakan murni dipicu banjir yang sporadis.

‘’Kondisinya 2018 sebenarnya masih bagus. Hanya saja, awal Desember beberapa kali  banjir, sehingga rusak lagi bagian sayap. Memang sudah tergerus akibat banjir pertama, kemudian rusak lagi. Karena kekuatan konstruksinya berkurang. Tapi kan sudah diperbaiki,’’ katanya.

Soal tudingan perencanaan tidak beres dibantahnya. Sebab perencanaan melibatkan konsultan, kemudian dikoordinasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima.’’Saya pikir tidak ada masalah soal perencanaan,’’ tandasnya.  (ars)