Penyerahan Persyaratan Pencairan DAK Fisik Diperpanjang hingga Agustus

Syamsuddar (Suara NTB/dok)

INSPEKTORAT NTB menyebutkan sebanyak 200 paket kontrak proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 telah dilakukan review. Hasil review Inspektorat tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan anggaran DAK Fisik dari Pemerintah Pusat.

‘’Dari data yang diinput, hampir semua sudah kita review data kontrak dari OPD. Tinggal menunggu yang masih pelelangan. Hampir sudah 200-an kontrak yang sudah direview secara keseluruhan,’’ kata Inspektur Pembantu III Inspektorat NTB, Drs. Syamsuddar, M.Ak., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 14 Juli 2021.

Iklan

Syamsuddar tak menyebutkan total paket DAK Fisik yang akan direview tahun ini. Tetapi, ia mengatakan, tinggal sedikit paket proyek DAK Fisik yang belum direview karena menunggu selesainya tender.

Meskipun deadline penyerahan persyaratan pencairan DAK Fisik diperpanjang sampai 21 Agustus. Namun, kata Syamsuddar, pihaknya terus mengejar agar tanggal 21 Juli sudah bisa tuntas pelelangan sehingga segera dilakukan review kontrak.

‘’Nanti sisa di atas 21 Juli, mana yang benar-benar tak tercapai.  Begitu masuk dari OPD langsung kita lihat. Langsung kita minta datanya, langsung review walaupun bekerja dari rumah. Begitu dia input data, kita komunikasi dengan OPD dan BPKAD,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Perbendaharaan NTB, pagu DAK Fisik untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/kota tahun 2021 sebesar Rp 1,9 triliun. Pagu terbesar terdapat di Pemprov NTB dan pagu terkecil terdapat di Kota Bima. Sampai dengan semester I 2021, DAK fisik yang tersalur baru sebesar Rp 272,16 miliar atau 14,25 persen.

Persentase penyaluran tertinggi sebesar 29,51 persen pada Kabupaten Dompu dan terendah pada Kabupaten Lombok Tengah  sebesar 3,75 persen. Kanwil DJPB NTB memonitor secara harian perkembangan input data kontrak proyek DAK Fisik di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Sampai dengan saat ini progress input data kontrak telah mencapai 52 persen. Untuk itu, Pemda diminta agar segera menginput data kontrak pada aplikasi OMSPAN supaya anggaran DAK Fisik segera disalurkan oleh Pusat.

Data Kanwil DJPB NTB, DAK Fisik untuk Pemprov NTB baru disalurkan sebesar Rp51,14 miliar atau 13 persen dari pagu Rp393,37 miliar. Kemudian, Lombok Barat baru tersalur Rp24,22 miliar atau 15,16 persen dari pagu Rp159,76 persen.

Selanjutnya, Lombok Tengah baru disalurkan Rp8,55 miliar atau 3,75 persen dari pagu Rp228,22 miliar, Lombok Timur baru Rp39,78 miliar atau 14,07 persen dari pagu Rp282,83 miliar.

Lombok Utara baru disalurkan Rp15,43 miliar atau 13,50 persen dari pagu Rp114,29 persen, Kota Mataram Rp27,68 miliar atau 24,99 persen dari pagu Rp110,80 miliar.

Bima baru disalurkan Rp26,38 miliar atau 12,57 persen dari pagu Rp209,88 miliar, Sumbawa Rp26,49 miliar atau 18,90 persen dari pagu Rp140,72 miliar, Dompu Rp26,62 miliar atau 29,51 persen dari pagu Rp90,23 persen.

Sumbawa Barat Rp14,06 miliar atau 12,68 persen dari pagu Rp110,91 miliar dan Kota Bima baru disalurkan Rp11,69 miliar atau 16,92 persen dari pagu Rp69,12 miliar. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional