Penyelesaian Tunggakan, Pemkot Sebaiknya Libatkan APH

Proyek Bale Budaya di Kompleks RTH Pagutan adalah salah satu proyek mangkrak di Kota Mataram. Dalam pengerjaan ditemukan kerugian negara mencapai Rp105 juta dan hingga kini belum tertagih. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian tunggakan di Kota Mataram masih menuai jalan buntu. Tak kooperatifnya rekanan jadi pemicu. Pimpinan DPRD Kota Mataram menyarankan agar melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mencari solusi terbaik.

Beberapa tunggakan antara lain, pengerjaan proyek Bale Budaya di kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan potensi kerugian negara mencapai Rp105 juta.

Berikutnya, pengelolaan pajak parkir juga belum ada titik terang serta item tunggakan kerugian negara yang belum tertagih.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengaku belum melihat data terakhir terkait perkembangan penyelesaian tunggakan di Lingkup Pemkot Mataram. Manakala faktanya dilaporkan maka akan diundang organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk meminta penjelasan. “Saya belum lihat data terakhir seperti apa,” kata Didi ditemui usai menghadiri tasyakuran perayaan Hari Ibu di Pendopo Walikota Mataram, Senin, 21 Desember 2020.

Salah satu menjadi catatan adalah tunggakan kerugian negara terhadap pengerjaan proyek Bale Budaya. Rekanan belum mengembalikan kerugian negara mencapai Rp105 juta. Mirisnya, kontraktor kabur sehingga Inspektorat kesulitan menagih.

Menurut politisi Partai Golkar ini, tidak saja proyek Bale Budaya, tetapi tunggakan lainnya juga harus diselesaikan. Rencana Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) menghapus tunggakan itu dinilai tidak tepat. Penghapusan harus ditunjang data, fakta serta regulasi. “Justru saya tidak setuju kalau serta merta dilakukan penghapusan,” tegas Didi.

Kerugian daerah belum tertagih justru terus menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Eksekutif seharusnya melibatkan APH baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan membantu mencarikan solusi, sehingga persoalan tersebut tidak berlarut – larut. “Kenapa tidak melibatkan APH untuk mencarikan solusi,” terangnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengakui, penyelesaian tunggakan pengerjaan proyek Bale Budaya belum selesai. Rekanan yang diminta untuk menyelesaikan tunggakan menghilang alias kabur. Pihaknya telah berupaya mencari serta bersurat secara resmi, tetapi kontraktor tidak kooperatif. Keputusan apakah menyerahkan proses penagihan ke aparat penegak hukum (APH) tergantung keputusan sidang majelis. Alwan menambahkan, tunggakan tidak saja Bale Budaya, tetapi tunggakan yang tidak disebutkan nominalnya belum tuntas. Di antaranya, pajak parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. (cem)