Penyelesaian Lahan Warga di Sirkuit Mandalika, Gubernur Minta ITDC Terbuka

H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., meminta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terbuka terkait  persoalan lahan warga  di kawasan Sirkuit Mandalika. Pasalnya, ITDC merasa sudah tidak ada masalah terkait dengan persoalan lahan warga yang ada di sana.

‘’Saya sudah ngobrol sama Dirutnya, harus lebih terbuka. Jelaskan semuanya biar nggak ada persepsi sendiri-sendiri. Kemarin mau verifikasi, ITDC-nya gak datang,’’ ujar Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 25 Agustus 2021.

Iklan

Menurut Gubernur, permasalahan lahan yang ada di kawasan Sirkuit Mandalika tidak rumit untuk diselesaikan. Asalkan semua pihak bertemu. Bukti-bukti kepemilikan lahan bisa dilakukan verifikasi dengan teknologi yang ada saat ini.

Apakah itu lahan milik warga yang belum dibebaskan atau sudah menjadi lahan milik ITDC yang sudah dibebaskan.

‘’Kalau semuanya pada merasa punya sendiri. Masyarakat merasa punya nenek moyangnya, ITDC punya landasan hukum, iya  nggak bakalan ketemu,’’ kata Gubernur.

Sebelum perhelatan World Superbike (WSBK) pada 12 – 14 November mendatang, Gubernur menargetkan persoalan lahan ini harus selesai. Karena masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan telah mengatakan bersedia angkat kaki dari kawasan Sirkuit Mandalika apabila ada kejelasan mereka akan ditempatkan di mana atau lahannya dibayar.

Menurut Gubernur, ITDC tidak bisa hanya menyerahkan persoalan itu di pengadilan. Tetapi harus ada verifikasi lapangan, mana lahan yang sudah dibebaskan dan belum dibebaskan.

‘’Masyarakat diberi penjelasan yang baik. Apa susahnya itu diverifikasi. Ada polisi, Badan Pertanahan, ternyata ini milik ITDC dengan bukti yang lengkap. Paling tidak kita jadi jelas bertanya kalau ITDC gak mau membuka diri, berpartisipasi aktif. Masyarakat nanti liar isunya. Jangan sampai persepsi publik sampai seakan-akan menghambat hal hal besar itu,’’ katanya.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, telah menanyakan persoalan warga yang masih tinggal di kawasan Sirkuit Mandalika yang mengaku belum dibebaskan lahannya. Pimpinan ITDC mengatakan, belum melihat lapangan.

‘’Untung kita sudah lihat langsung. Saya lihat lapangan kenapa pakai motor karena mobil gak bisa masuk dan di sana memang harus ditata. Kalau memang harus disuruh tinggal di sana jalan, masuknya ditata, bangunnya  ditata,’’ kata Dr. Zul.

Gubernur mengatakan Pemda bersama Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pertanahan Negara meminta ITDC agar lebih terbuka dan kooperatif. ‘’Karena tidak ada yang nggak bisa diselesaikan dengan baik baik. Dan masyarakat itu mau kok keluar baik-baik asal ada kepastian dari ITDC,’’ tandasnya.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Agus Dwiatmika menegaskan setiap kegiatan perusahaan milik negara selalu mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan seluruh lahan yang masuk dalam HPL atas nama ITDC telah berstatus clear and clean, meski sebagian masih dihuni warga.

Berdasarkan hasil pendataan, masih ada 48 KK yang tersebar di tiga bidang lahan enclave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK) atau Sirkuit Mandalika. Sedangkan, untuk tiga bidang lahan enklave, tengah dalam proses pembebasan lahan dengan pemilik lahan yang masuk dalam Penlok .

ITDC optimistis proses akan segera selesai. ITDC menegaskan akan mengedepankan pendekatan humanis dan sosial sehingga sangat menghindari proses gusur atau pindah paksa terhadap masyarakat. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional