Penyelesaian Kasus Bank BPR Dikebut

Sidang dengan agenda pemeriksaan para nasabah di PN Tipikor Mataram.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, masih terus berupaya untuk menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 2013. Kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp466 juta tersebut juga terus berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan adenda pemeriksaan para saksi sebelum diputuskan.

“Kami menargetkan sebelum akhir tahun kasus ini (BPR) sudah harus tuntas termasuk putusan hakim terhadap keempat orang tersangka. Makanya para saksi terus kita periksa secara marathon di Pengadilan Tipikor Mataram untuk mengejar target tersebut,” ungkap Kajari KSB Kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Rabu, 30 September 2020.

Iklan

Setelah pemeriksaan saksi dari para pegawai BPR, kali ini giliran nasabah yang menjadi korban perbuatan mereka untuk diperiksa secara marathon. Bahkan tim JPU menghadirkan enam orang nasabah sebagai saksi keempat tersangka. Adapun hasil keterangan yang diberikan, para nasabah mengaku telah melakukan peminjaman dan menabung. Tetapi setelah dicocokan dengan barang bukti, ternyata uang itu ada yang tidak disetor oleh mereka ke Bank. Ada juga tabungan yang diambil secara sepihak keempat tersangka yang diduga untuk memperkaya diri sendiri. Setelah di konfrontir kepada para tersangka mereka mengakui perbuatannya. “Baru 11 saksi yang sudah kita periksa sejauh ini dan sudah membenarkan apa yang dilakukan para tersangka begitu juga tersangka juga mengakui apa yang mereka lakukan,” timpalnya.

JPU juga akan kembali berencana untuk memeriksa para saksi mulai dari pegawai BPR hingga nasabah hari Senin mendatang. Pendalaman terhadap kasus tersebut dilakukan supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan proses penegakan hukum segera dilakukan. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada satupun bukti yang mengarah ke tersangka yang lain. Karena rata-rata mereka mengaku perbuatan demikian dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menunggu proses persidangan ini rampung termasuk fakta-fakta yang muncul baru akan dipertimbangkan untuk tambahan tersangka. “Memang sejauh ini belum ada tambahan nama tersangka baru, tetapi kami tetap menunggu sidang berakhir baru bisa kita putuskan,” sebutnya.

Dalam penanganan perkara ini lanjutnya, JPU memastikan akan tetap pekerja secara professional sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum. Kalaupun sudah ada yang mengembalikan, hal itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan nantinya. Pemberian sanksi tegas dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya. ” Kami tetap akan bekerja secara professional dan kami pastikan tidak ada yang tertinggal (tambahan tersangka) jika buktinya kuat,” tegasnya. Dirinya juga menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar. (ils)