Penyegelan Hotel di Senggigi Molor, Dewan Lobar Bakal Klarifikasi Kepala PPKD

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat bakal memanggil Kepala Dinas PPKD, Hj. Lale Prayatni menyusul batalnya penyegelan hotel yang seharusnya diagendakan akhir bulan ini.

Dewan akan mempertanyakan apa alasan pihak terkait mengulur waktu penyegelan, padahal sudah jelas pihak hotel menunggak pajak, bahkan mengarah pada penggelapan pajak karena tak menyetor pajak selama beberapa tahun terakhir.

Iklan

“Kami bakal memanggil kepala PPKD, sebab bagaimanapun perlu dijelaskan perihal diundurnya penyegelan hotel tersebut,” tegas Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lobar, Khatib Qazwaini kepada wartawan kemarin.

Ia mempertanyakan apa alasan mendasar diundurnya penyegelan. Menurutnya, jika alasannya ada event internasional tentunya tak mendasar sebab beda konteks antara penyegelan dengan kegiatan. Sebab hal ini menyangkut masalah piutang pajak yang perlu ditagih pemda.

Menurutnya, pemda tidak boleh memberikan “angin” terhadap pengelola hotel, artinya terkesan mengulur-ulur waktu penyegelan sehingga pengelola hotel merasa enak sendiri. Bahkan, bisa saja pemda dinilai kurang tegas karena tak mengambil langkah terhadap pihak pengelola.

Pemda sendiri telah menetapkan akhir bulan ini dilakukan eksekusi, bahkan hal itu disampaikan di media. Paling tidak informasi tersebut sudah sampai ke pengelola hotel, sehingga jika eksekusi ini dibatalkan tentu berpengaruh terhadap pengelola hotel.

Karena itu, pihak dewan akan mengangendakan memanggil pihak PPKD. “Kita perlu penjelasan, jangan hanya gara-gara persoalan sepele dibatalkan eksekusi yang sudah diumumkan di media,” tegas Khatib.

Kepala Dinas PPKD, HJ Lale Prayatni menyatakan pertimbangan pemgunduran waktu eksekusi tersebut, atas dasar ada event bertaraf internasional “Lombok Marathon” dipusatkan di Senggigi akhir bulan ini hingga awal bulan depan.

“Ekskusi mundur dari jadwal semula, karena pertimbangan pak bupati ada event bertaraf internasional “Lombok Marathon” dipusatkan di Senggigi,” jelas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Lombok Barat, Hj Lale Prayatni kemarin.
Ia mengakui, sebelumnya ekskusi dijadwalkan  turun akhir November. Namun diundur dengan alasan tersebut.

  Ratusan Warga Lobar Suspek Penyakit TBC

Apakah PPKAD “masuk angin”? Kepala PPKAD ini membantah tegas jika instansinya “masuk angin”. Ia menegaskan,  penundaan penyegelan tersebut murni karena permintaan langsung dari Bupati Lobar H Fauzan Khalid.

”Saya diminta mundur setelah tanggal 4 Desember 2016,” terangnya. Lale menjelaskan, alasan perubahan jadwal tersebut dikarenakan pada tanggal 4 Desember mendatang event bertaraf internasional “Lombok Marathon” dipusatkan di Senggigi.

Ia khawatir, ketika dilakukan penyegelan, mengganggu keberlangsungan even tersebut. Ia menegaskan, pihaknya tak mungkin masuk angin. Bahkan, saat pihak perwakilan hotel ingin menemuinya dua kali (ke PPKAD) ditolaknya.

“Saya tidak ingin bertemu. Takutnya nanti dibilang “masuk angin” atau apalah,” jelasnya.

Pemkab Lobar sudah komitmen terkait keputusan itu. Bahkan pihaknya tak mengindahkan surat dari pihak hotel yang isinya kesiapan membayar dengan menyicil. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here