Penyebab Tak Capai Target

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

REFOCUSING anggaran dan mutasi pejabat menjadi penyebab realisasi belanja APBN triwulan I 2021 tidak mencapai target. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan pada setiap awal tahun anggaran, Pemda dihadapkan dengan perubahan pedoman dari pusat.

‘’Pusat beri kode-kode refocusing. Jadi implikasinya ke daerah juga. Selalu awal tahun kita berhadapan dengan terjadinya proses perubahan pedoman-pedoman,’’ kata Sekda dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 16 April 2021.

Iklan

Berdasarkan data Kanwil Direkrorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, realisasi belanja APBN di NTB pada triwulan I 2021 tak mencapai target. Dari target realisasi belanja pada triwulan I sebesar 25 persen, hanya tercapai 19,74 persen. Meskipun realisasi belanja APBN triwulan I di NTB baru sebesar 19,74 persen, namun capaiannya diklaim jauh lebih bagus dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Sekda mengatakan, di masa pandemi Covid-19, banyak proyeksi awal APBD yang berubah. Misalnya, insentif tenaga kesehatan dulu dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sekarang,  terpola di dalam APBD dan bagian dari DAK yang harus mengalami refocusing.

‘’Sehingga ini butuh kerja-kerja administrasi dulu, baru dieksekusi. Kemudian, pergantian tahun ada mutasi-mutasi pejabat, juga mempengaruhi kerja administrasi,’’ terangnya.

Meskipun realisasi belanja APBN di triwulan I di NTB belum mencapai target, Namun Sekda optimis realisasi belanja di NTB, akan semakin meningkat. ‘’Sebagaimana tahun lalu, begitu sudah fix, langsung kita eksekusi. Dan tetap terkontrol, bahkan capaiannya di atas 95 persen,’’ ujarnya.

Terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang belum ada realisasi untuk Pemprov NTB, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi. Pihaknya menargetkan semua persyaratan terkait dengan pencairan DAK Fisik bisa terselesaikan.

‘’Selain menghadapi refocusing anggaran, kita juga menghadapi refocusing kelembagaan dan SDM. Penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional,’’ tandasnya.

Total belanja negara di NTB pada 2021 sebesar Rp13,04 triliun. Hingga triwulan I, realisasinya baru sebesar Rp2,57 triliun atau 19,74 persen. Dengan rincian, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,028 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp546,64 miliar.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp557,05 miliar, belanja barang Rp388,02 miliar, belanja modal Rp1,077 triliun dan bantuan sosial Rp5,41 miliar.

Jika melihat realisasi belanja APBN berdasarkan lokasi di NTB, ada yang realisasinya jauh lebih rendah dibandingkan triwulan I tahun 2020 lalu. Realisasi belanja di tujuh daerah di NTB, kinerja atau pertumbuhannya minus dibandingkan capaian triwulan I tahun 2020.

Seperti Lombok Barat dari pagu Rp601,625 miliar, realisasinya baru Rp96,591 miliar atau 16,06 persen. Tahun lalu di periode yang sama realisasi belanjanya sebesar 19,69 persen. Sehingga capaian realisasi belanja triwulan I 2021 dibandingkan triwulan I 2020, minus 3,63 persen.

Kemudian, Lombok Tengah dengan pagu Rp960,036 miliar, realisasi belanja di triwulan I 2021 baru sebesar Rp98,788 miliar atau 10,29 persen. Sementara, tahun lalu realisasi belanja mencapai 17,24 persen. Sehingga cepaian realisasi belanja triwulan I tahun ini  minus 6,95 persen dibandingkan  triwulan I 2020.

Selanjutnya Bima, dengan pagu Rp691,521 miliar, realisasi belanja baru Rp55,069 miliar atau 7,96 persen. Tahun lalu pada periode yang sama realisasinya sebesar 8,62 persen, atau capaian pada triwulan I 2021 minus 0,66 persen dibandingkan tahun lalu.

Selain itu Dompu dengan pagu Rp332,116 miliar, realisasi belanja baru Rp55,072 miliar atau 16,48 persen. Capaiannya turun sebesar 2,45 persen dibandingkan triwulan I 2020. Kemudian Sumbawa Barat dengan pagu Rp279,174 miliar, realisasi triwulan I 2021 baru Rp28,022 miliar atau 10,04 persen. Realisasi belanja turun sebesar 6,93 persen dibandingkan triwulan I 2020.

Lombok Utara dengan pagu Rp266,368 miliar, realisasi belanja triwulan I 2021 baru sebesar Rp37,228 miliar atau 13,98 persen. Capaiannya menurun sebesar 6,64 persen dibandingkan triwulan I 2020. Dan terakhir Kota Bima, dengan pagu Rp266,150 miliar, realisasi belanja di triwulan I 2021 sebesar Rp49,992 miliar atau 18,78 persen. Capaiannya turun sebesar 4,17 persen dibandingkan triwulan I 2020. Sedangkan realisasi belanja APBN di lingkup provinsi NTB, Lombok Timur, Sumbawa dan Kota Mataram terjadi peningkatan pada triwulan I 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional