Penyaluran JPS Terancam Molor

H. Mahmuddin Tura.(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) terancam molor. Pasalnya, Pemkot Mataram belum menyelesaikan persyaratan administrasi serta menunjuk penyedia barang.

Diketahui, rencananya bantuan paket sembako disalurkan tepat pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke 28 pada 31 Agustus pekan depan. Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 23 Agustus 2021 mengatakan, pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tahapan persiapan administrasi. Sejauh ini, masih menunggu kepastian apakah alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pengadaan barang akan dikenakan pajak atau sebaliknya. “Ini yang kita butuh kepastian apakah dikenakan pajak atau tidak. Hal ini akan berkaitan dengan isian paket,” kata Mahmuddin.

Iklan

Hal lain sambungnya, seperti penunjukan pejabat pembina komitmen (PPK) sudah ada keputusan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB. Bahwa, PPK ditunjuk dari staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram yang bersertifikat dan pengguna anggaran langsung Dinas Sosial.

Mahmuddin menyadari penyaluran 32.163 paket sembako tidak bisa dilakukan secara menyeluruh pada momen HUT Kota Mataram pada Selasa, 31 Agustus 2021 pekan depan. Pihaknya sampai saat ini belum memfinalkan siapa rekanan penyedia barang. “Rekanan juga belum final karena PPK dan PA yang akan memutuskan,” ujarnya.

Pengadaan JPS harus mengedepankan prinsip kehati – hatian. Pihaknya tidak ingin karena alasan mengejar momentum tetapi kualitas barang yang diterima masyarakat tidak berkualitas. Dan, rekanan tidak mungkin mengadakan barang dalam jumlah banyak dalam waktu seminggu.

Ditegaskan, pihaknya ingin meminimalisir munculnya persoalan hukum. Tim asistensi yang dipimpin langsung oleh Inspektorat akan turun melakukan pengawasan mulai dari proses administrasi, pengadaan sampai pendistribusian barang. “Bisa saja kita serahkan secara simbolis pada HUT Kota. Sisanya baru didistribusikan lagi ke masyarakat,” tandasnya.

Bantuan JPS akan melibatkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kota Mataram. Produknya berupa beras, kerupuk kulit, abon ikan dan kue kering. Rekanan penyedia diingatkan tidak boleh menunda pembayaran alias berutang. Oleh karena itu, rekanan ditunjuk sebagai penyedia JPS harus memiliki modal cukup serta berpengalaman dari sisi pengadaan bahan pokok. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional