Penyaluran JPS Diperpanjang

H. Ahyar Abduh. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi penggunaan dana bantuan tidak terduga (BTT). Dari anggaran tersisa Rp140 miliar akan digunakan memperpanjang penyaluran bantuan jaring pengaman social (JPS).

Rencana penambahan JPS tahap V dibahas secara tertutup di rumah dinas Walikota Mataram, Kamis, 17 September 2020. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Sosial Asnawati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahffudin Noer, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri, Kepala Badan Keuangan (BKD)  H. M. Syakirin Hukmi, Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra dan camat se -Kota Mataram.

Iklan

Walikota menyampaikan,  pertemuan tersebut terkait program menghadapi penanganan serta pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19. Pihaknya mereview usulan anggaran yang masih diperlukan untuk pencegahan serta penanganan. Beberapa usulan dari kecamatan, RSUD dan Polresta Mataram serta Dandim 1606 Lobar masih dipandang perlu pengkajian. “Ini yang kita bahas tadi bersama Pak Sekda, Asisten dan camat. Usulan melakukan gerakan pencegahan Covid-19,” kata Walikota.

Usulan program tersebut bersumber dari dana tidak terduga yang dialokasikan Rp140 miliar. Dari evaluasi penggunaan dana tidak terduga kemungkinan JPS tahap V bisa dialokasikan. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum mereda.

Walikota menyebutkan, posisi anggaran BTT sudah mulai limit. Pihaknya menganggarkan sampai bulan Desember. “Ini yang perlu diantisipasi. Covid belum reda. Sementara, BTT kita mulai limit,” ujarnya.

Kebijakan refocusing anggaran perubahan tidak mungkin dilakukan di sisa waktu tiga bulan ini. Organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa mengerjakan program. Alternatifnya sambung Walikota dua periode ini, pembiayaan Covid-19 akan dimasukkan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. “Kemungkinan akan dimasukkan lagi,” tambahnya.

JPS diperpanjang untuk jatah bulan Agustus. Penyalurannya sebut Walikota, paling lambat awal bulan Oktober. Keberlanjutan JPS tambahnya, dikarenakan pandemi belum berakhir serta kondisi ekonomi belum pulih. “Saya juga mendengar aspirasi warga lewat tulisan di media,” pungkasnya.

Mahmuddin menambahkan, alokasi anggaran JPS mencapai Rp8,6 miliar. Bantuan berupa paket sembako distribusikan bagi 32.548 kepala keluarga. Jumlah penerima tidak mengalami perubahan. Kecuali bagi warga terkonfirmasi positif Covid-19. “Datanya tetap ndak berubah,” ucapnya.

Mekanisme penyaluran juga sama. Rekanan penyedia barang akan dievaluasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram. Keputusan menggunakan empat rekanan sama atau menunjuk yang lain menunggu hasil evaluasi. Tetapi kata Mahmuddin, empat rekanan itu secara kualitas produk dan ketepatan waktu telah sesuai. “Meskipun ada yang kedaluwarsa dan timbangan kurang sudah diperbaiki. Bahkan di penyaluran tahap IV sudah ndak ada masalah,” demikian kata dia. (cem)