Penyaluran JPS Bersatu Diperpanjang Enam Bulan

Baiq Sri Hastuti Handayani (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Bersatu, dari semua hanya tiga bulan menjadi enam bulan. Tetapi dana yang diterima kepala keluarga (KK) sasaran dikurangi menjadi Rp 300 ribu saja dari yang diterima sebelumnya sebesar Rp600 ribu per bulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, kepada wartawan, Jumat, 26 Juni 2020, mengatakan, keputusan memperpanjang waktu penyaluran JPS Bersatu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang paling utama untuk mengimbangi kebijakan pemerintah pusat yang juga akan memperpanjang penyaluran program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Iklan

Sehingga masyarakat bisa lebih lama menikmati manfaat dari program JPS Bersatu itu sendiri. Hanya saja, perpanjangan waktu penyaluran JPS Bersatu tidak diikuti dengan penambahan jatah alokasi anggaran JPS Bersatu. Alokasi dana yang diterima oleh KK sasaran, hitung-hitungannya tetap sama.

“Kalau kemarin, masyarakat menerima Rp 600 ribu per bulan. Tapi dengan adanya kebijakan ini, jatah yang Rp 600 ribu tersebut diterima selama dua bulan atau Rp 300 ribu per bulannya,” jelasnya. Dengan begitu diharapkan, masyarakat tidak menjadi konsumtif. Dana tersebut pun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, untuk keperluan yang vital saja. Masyarakat pun bisa menikmati dana yang diterima lebih lama.

Disinggung jumlah sasaran JPS Bersatu, Tutik – sapaan akrab Kepala Dinsos Loteng ini, tidak berubah. Sebanyak 10.800 KK. Tetapi untuk penerima, kemungkinan ada yang berubah. Mengingat, pada penyaluran tahap pertama yang lalu, ada sekitar 304 KK yang jatahnya harus dikembalikan. Ada yang karena dobel penerima dan juga penerima sudah meninggal serta berada di luar negeri. Tetapi tidak memiliki ahli waris di daerah.

“Usulan calon penerima pengganti tersebut, itu datanya kita serahkan ke pemerintah desa setempat untuk mengganti. Jadi kita hanya menerima usulan dari pemerintah desa saja. Bukan kita yang menentukan. Tapi tetap dengan catatan, KK penerima baru yang diusulkan itu nantinya merupakan KK yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Bukan KK yang belum masuk ke BDT,” imbuhnya..

Soal kesiapan anggaran JPS Bersatu, Tutik menegaskan tidak ada masalah. Anggaran sudah siap untuk disalurkan. Hanya tinggal menunggu jadwal penyalurannya saja. “Anggaran JPS Bersatu tidak ada persoalan. Semuanya sudah siap, tinggal disalurkan saja sesuai jadwal yang ada,” tandasnya.

Pemkab Loteng menyiapkan anggaran sebesar Rp 19,4 miliar lebih untuk mendukung program JPS Bersatu. Anggaran tersebut diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020. Hasil dari refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020 guna mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 di daerah ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here