Penyaluran BPNT di Mataram Berjalan Lancar

Asnayati. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kota Mataram berjalan lancer dan telah mencapai 98 persen. Kendati demikian, penyaluran untuk 2 persen sisanya diakui masih membutuhkan waktu untuk dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.

“2 persen itu kita rekonkan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), kira-kira apa jalan keluarnya. Karena itu ada yang meninggal, pindah, ada juga yang tidak bertransaksi. Kemudian ada yang (kartunya) rusak atau hilang,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati saat dikonfirmasi, Minggu, 18 Oktober 2020.

Iklan

Diterangkan, kuota BPNT di Mataram sampai saat ini menyasar sekitar 33.000 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut didominasi warga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program keluarga harapan (PKH).

Terkait KPM yang belum menerima manfaat BPNT akan diputuskan setelah koordinasi dengan Himbara, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan tim pendamping. “Kalau yang rusak (kartu) misalnya, mana yang bisa diselesaikan di daerah atau yang di pusat. Kalau yang meninggal itu nanti diganti ahli warisnya, karen itu semua masuk BDT (Basis Data Terpadu),” jelasnya.

Menurut Asnayati, surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk program-program tersebut memang berasal dari pusat. Karena itu, dalam prosesnya jika ditemukan masalah pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

Sesuai aturan yang berlaku, jika penerima manfaat tidak melakukan transaski selama tiga bulan berturut-turut maka bantuan tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Untuk itu, verifikasi dan validasi data akan segera dilakukan.

“Nilai bantuannya tetap Rp200 ribu per bulan, itu untuk sembako,” ujar Asnayati. Pencairan bantuan tersebut dapat dilakukan melalui e-warong dengan kebutuhan pokok yang diakomodir seperti beras, telur, kacang-kacangan serta buah dan sayur.

Di sisi lain, pihaknya juga telah selesai mendistribusikan bantuan 15 Kg beras bagi keluarga penerima PKH. Pendistribusian terakhir dilakukan pada Rabu, 14 Oktober 2020.

“Penyalurannya sejak Agustus sampai Oktober per KK. Kemarin Rabu terakhir,” jelasnya. Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut dilakukan karena pemerintah menilai masyarakat masih membutuhkan bantuan langsung untuk kebutuhan pokok tersebut untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan pihaknya, ada sekitar 17 ribu penerima PKH yang diberikan bantuan beras tersebut. Jumlah tersebut mengalami penambahan hingga 3.000 penerima manfaat, namun masih dalam tahap verifikasi dan validasi.

“17.000 itu yang memang ada dalam datanya pusat, karena PKH itu pusat yang menentukan nama. Perluasan yang 3.000 itu masih kita harus cek memenuhi persyaratan atau tidak, karena tugas verifikasi dan validasi itu ada di kita,” ujar Asnayati.

Sebagai informasi, selama ini bantuan PKH diberikan maksimal kepada empat orang dalam satu keluarga. Antara lain untuk ibu hamil, anak sekolah, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Berdasarkan laman resmi Kementerian Sosial, nilai bantuan sosial PKH untuk ibu hamil/nifas diatur sebesar Rp250 ribu per bulan, anak usia nol sampai enam tahun Rp 250 ribu per bulan, anak SD/sederajat Rp75 ribu per bulan, anak SMP/sederajat Rp125 ribu per bulan, anak SMA/sederajat Rp166 ribu per bulan, penyandang disabilitas berat Rp200 ribu per bulan, dan warga lanjut usia Rp200 ribu per bulan. (bay)