Penutupan Tempat Wisata untuk Lindungi Masyarakat dari Covid-19

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/ist), Abubakar Abdullah (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda melalui Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pembatasan kegiatan pada bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M di masa pandemi Covid-19. Sayangnya, kebijakan itu menuai reaksi di kalangan masyarakat khususnya para pedagang kecil di objek wisata.

Salah satu isi SE Bupati Lobar yang dianggap tak berpihak pada masyarakat kecil adalah menutup semua tempat wisata/objek wisata yang ada di wilayah Lobar sejak H-1 hari raya Idul Fitri sampai dengan H+10 atau pada tanggal 23 Mei mendatang.

Iklan

Menanggapi adanya reaksi dari kalangan masyarakat, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang ditemui dikantornya mengatakan bahwa dirinya sudah menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan juga dari jajaran dinas instansi terkait.

“Dan dari hasil rapat itu, kemungkinan penarikan SE itu belum ada karena melihat perkembangan Covid-19 yang semakin meningkat,” ujar Fauzan, Selasa, 18 Mei 2021.

Dikatakan Fauzan, kondisi ini (Keluarnya SE) sebenarnya anomali. Dia lantas memberi contoh bagaimana di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memberi kelonggaran kepada warganya beraktivitas selama libur lebaran justru mendapat protes yang luar biasa. “Itu longgar diprotes, Kita melakukan penutupan diprotes juga. Jadi apapun keputusan yang kita ambil tetap diprotes juga,” jelasnya.

Namun demikian, Bupati Lobar itu tidak mempermasalahkan adanya protes yang dilayangkan masyarakat. Yang pasti, kata dia, tujuan pemerintah dalam hal ini Pemkab Lobar mengeluarkan SE tersebut adalah untuk mengendalikan penyebaran virus corona, karena memang sekarang tren-nya di kita (Lobar) naik. Apalagi kalau dibebaskan,” tegasnya kemudian.

Atas kondisi yang terjadi di lapangan dan tren peningkatan kasus, Fauzan Khalid mengambil keputusan dengan diamini jajaran Forkompimda Lobar tidak akan atau belum menarik SE yang sudah dikeluarkan.

“Sampai saat sekarang belum kepikiran untuk mencabut,” tegasnya.

Namun demikian, Bupati memastikan bahwa secara lisan pihaknya telah menyampaikan ke petugas di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. “Jadi wewenang kita berikan ke petugas kita di bawah. Misalnya kalau terlalu padat menunggu, tapi ini sekali lagi bukan mengubah Surat Edaran,” pungkasnya dengan tegas.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi II DPRD Lobar Abubakar Abdullah mengaku sangat prihatin dengan kebijakan yang diambil Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati. Menurut dia, Pemkab Lobar tidak seharusnya melakukan penutupan objek wisata. “Seharusnya cukup dengan pembatasan dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, bukan penutupan,” katanya.

Politisi PKS ini mengaku kasihan terhadap masyarakat, khususnya para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari berjualan. Terlebih, ada informasi bahwa para pedagang itu berani meminjam uang untuk menjalankan usahanya, karena memang biasanya saat lebaran rejeki para pedagang berlipat ganda.

“Seharusnya ada keberpihakan dan perlakuan yang adil bagi mereka (para pedagang),” pungkasnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional