Penurunan Kemiskinan Rendah, Pemprov NTB Diminta Jelaskan Kelayakan Perencanaan dan Program

Mataram (suarantb.com) – Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah meminta Pemprov NTB untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kelayakan perencanaan pembangunan dan program mana saja yang menjadi prioritas anggaran khususnya untuk pengurangan angka kemiskinan. Anggaran kemiskinan terus bertambah, namun target pengurangan kemiskinan masih rendah.

Hal itu disampaikan Ervyn  melihat capaian pengentasan kemiskinan di NTB yang terkesan landai di tengah semakin tingginya anggaran yang digelontorkan daerah.

Iklan

“Pemerintah daerah harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai sejauh mana aspek kelayakan perencanaan dan prioritas penganggaran yg dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Anggaran kemiskinan terus ditambah, tapi capaiannya landai-landai saja,” ujar Ervyn, Kamis, 17  November 2016.

Menurutnya,  perlu ada klarifikasi dari pemerintah terkait hal tersebut. Bagaimanapun masyarakat sebagai objek dari program yang dijalankan pemerintah perlu melihat secara jelas aliran anggaran tersebut mengarah kemana.

“Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik,” katanya.

Selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemana pemerintah mengalirkan anggaran. Hal itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB sebagai abdi masyarakat yang profesional.

“Sekaligus menguatkan kepercayaan publik bahwa prioritas kebijakan pembangunan dan anggaran pengurangan kemiskinan memang dilaksanakan secara terukur dan kita sedang pada jalur track cepat yang benar,” paparnya.

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk ke depannya supaya pengurangan angka kemiskinan di NTB berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Semakin besar anggaran seharusnya dibarengi dengan bertambahnya kesejahteraan seluruh masyarakat NTB. Jika target tidak tercapai, maka sangat wajar kemudian masyarakat mempertanyakan integritas pemerintah.

Dari data yang dimiliki Fitra NTB, ia menilai penurunan angka kemiskinan di NTB hanya mencapai 0,5 persen per tahun. Jika membandingkan capaian tersebut dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan, maka Pemprov NTB bisa dikatakan gagal.

  WWF Minta tidak Buru-buru Menolak atau Menerima Kereta Gantung

“Tahun 2016 ini Pemprov menganggarkan Rp 804 miliar untuk pengurangan kemiskinan, sementara tahun 2017 mendatang rencana Gubernur anggaran kemiskinan tembus Rp 1, 2 triliun. Namun selama periode kepemimpinan TGB-Amin pengurangan kemiskinan tiap tahunnya hanya sekitar 0,5 persen,” sebutnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here