Penurunan Angka Kemiskinan di Loteng Melambat

Potret warga miskin di NTB (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sesuai rilis yang disampaikan BPS untuk tahun 2019, mengalami perlambatan. Masih lemahnya sinergisitas antara program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan disinyalir sebagai salah satu penyebabnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2020. Diakuinya, tahun 2019 laju penurunan angka kemiskinan di Loteng hanya 0,24 persen dari 13,87 persen jadi 13,63 persen. Padahal pada tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan di Loteng bisa mencapai 1,4 persen.

Iklan

Meski demikian, ujarnya, bukan hanya Loteng yang mengalami perlambatan. Hampir semua daerah di NTB juga mengalami hal serupa. Bahkan ada daerah yang angka penurunan kemiskinannya justru minus, artinya, angka kemiskinannya meningkat.

Akan tetapi, hal itu tentu bukan menjadi alasan pembenar. Diakui atau tidak, harus ada upaya yang lebih maksimal lagi dari pemerintah daerah mempercepat laju penurunan angka kemiskinan di daerah. Dalam hal ini, hal yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Karena kalau bicara dukungan anggaran, cukup besar yang dialokasikan oleh Pemkab Loteng. bahkan, tren setiap tahunnya anggaran pengentasan kemiskinan terus naik. “Kalau anggaran sudah besar, yang penting sekarang bagaimana sinergistas program tersebut harus dimaksimalkan,” imbuh Pathul.

Sinergisitas dalam hal ini, baik itu korelasi antara program maupun terkait waktu pelaksanaan programnya, karena ketepatan waktu pelaksanaan program juga berpengaruh besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Mengingat, survei angka kemiskinan dilakukan tidak setiap bulan yang biasanya dilakukan di awal tahun, sehingga semakin cepat program pengentasan kemiskinan dilaksanakan, maka itu bisa mendongkrak penurunan angka kemiskinan.

Tidak hanya itu, jenis program pengentasan kemiskinan ke depan juga harus dievaluasi dengan memfokuskan pada indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan penilaian kemiskinan. Misalnya, terkait pemenuhan asupan gizi. Di mana indikator pemenuhan asupan gisi, sekarang menjadi salah satu barometer utama dalam penilaian kemiskinan.

“Semakin tinggi atau besar nilai asupan gizi masyarakat tersebut, maka semakin besar pula potensinya keluar dari kemiskinan. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit nilai asupan gizinya, itu menandakan kalau masyarakat tersebut semakin miskin,” tandasnya.

Kalau dulu, kepemilikan aset berupa kendaraan ataupun rumah menjadi indikator utama kemiskinan. Tapi sekarang, seiring dengan waktu indikator tersebut sudah bukan sebagai indikator utama, karena orang yang memiliki kendaraan utamanya sepeda motor maupun rumah, belum tentu mampu dari sisi ekonomi.

‘’Karena begitu mudahnya orang untuk memperoleh sepeda motor sekarang ini. Sehingga indikator yang paling tepat untuk menilai kemiskinan, ialah dengan melihat nilai asupan gizi masyarakat tersebut,’’ ujarnya. (kir)