Penundaan Hanya Tiga Bulan, Pilkada Digelar 9 Desember 2020

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hasil rapat kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP memutuskan Pilkada serentak 2020 hanya ditunda selama tiga bulan. Sehingga sedianya pada jadwal awal pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 September, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Namun demikian untuk tindaklanjut kesepakatan tersebut, harus tetap dipayungi oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai dasar hukum bagi KPU dan Bawaslu selaku lembaga teknis penyelenggara pemilu untuk melakukan penundaan dan kembali melaksanakan kegiatan Pilkada.

Iklan

“Kami akan tetap menunggu rujukan hukumnya. Dari kesepakatan tersebut akan melahirkan Perppu tentang perubahan jadwal pemilihan,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi, Rabu, 15 April 2020 via pesan singkat WhatsApp.

Namun demikian meskipun disepakati penundaannya hanya tiga bulan, tetap akan melihat perkembangan dari penanganan wabah Covid-19. Jika penanganan wabah Covid-19 bisa tuntas dalam beberapa bulan ke depan ini, maka Pilkada bisa digelar tanggal 9 Desember itu. Akan tetapi jika tidak, maka memungkinkan Pilkada ditunda kembali dengan merujuk pada opsi kedua dan ketiga yakni penundaan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun.

“Kami bersyukur dengan adanya kesepakatan tersebut, ada kepastian waktu, Pilkada ditunda tiga bulan. Artinya Pilkada tetap digelar tahun (2020) ini,” ujar Suhardi. Karena hal itu menyangkut dengan kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapannya.

Suhardi juga menegaskan, bahwa pihaknya tetap siap untuk melakukan tahapan Pilkada. Sehingga pemundaan Pilkada tidak mempengaruhi kesiapan KPU sebagai lembaga teknis penyelenggara, terutama untuk melanjutkan tahapan yang sudah dihentikan.

“KPU NTB secara teknis tidak ada masalah dengan perubahan jadwal dari tanggal 23 September itu ke tanggal 9 Desember. Tujuh  KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada 2020 di NTB, sangat siap melaksanakan,” tegasnya.

Terkait anggaran Pilkada yang direncanakan akan dialihkan untuk penanganan Covid-19, Suhardi menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengalihan anggaran. Dengan adanya kepastian penundaan hanya tiga bulan, maka kemungkinan pengalihan anggaran sangat kecil, mengingat pelaksanaan Pilkada masih tetap dalam rentang waktu tahun 2020.
“Anggaran juga belum ada yang teralokasi ke lain. Sehingga akan langsung bisa tereksekusi jika Pilkada digelar 9 Desember ini. Jadi tinggal kita melanjutkan tahapan yang tertunda saja,” pungkasnya. (ndi)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional