Penundaan DAU Mestinya Tak Membuat Daerah ‘’Pincang’’

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Fraksi PAN DPRD Sumbawa menilai rentetan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ataupun Surat Edaran Menteri tentang berbagai kebijakan fiskal membuat pemerintah daerah ini seakan ‘’berjalan pincang’’ dalam mengelola roda pemerintahan. Padahal kondisi tersebut bisa saja diminimalisir, kalau saja mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mumpuni.

“Kita masih menyandarkan diri pada 50,62 persen DAU, 22,75 persen DAK, pada total APBD kita. Bagaimana mungkin kita bisa mandiri jika PAD belum mampu menyentuh angka Rp 200 miliar dan hanya naik 2,99 persen dari target 150 miliar pertahun,’’ tandas F PAN melalui juru bicaranya, H. Mustajabuddin S.Sos, dalam paripurna Ranperda APBD Perubahan 2016, Kamis, 1 September 2016.

Iklan

Menyikapi kondisi keuangan daerah pada perubahan APBD P 2016 ini, Fraksi PAN merekomendaskan sejumlah hal. Diantaranya, hendaknya pemerintahan Husni-Mo segera melakukan reposisi jabatan ASN pada lingkup Pemkab Sumbawa sesuai dengan tupoksi dan bidang keahliannya. Sehingga tercipta roda pemerintahan yang baik dan bersih serta kreatif dalam mencari peluang peningkatan PAD sesuai potensi dari sumber-sumber PAD yang ada.

Kemudian mengkaji kembali konsep Festival Moyo, yang sejauh ini masih menjadi agenda tahunan daerah semata, yang belum memberikan dampak signifikan bagi berkembangnya pariwisata daerah. Serta belum memperlihatkan geliat kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Fraksi PAN memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan daerah ini, untuk bisa membawa Sumbawa ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya dengan mengedepankan pola parsitipatif antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah yang jauh dari kegaduhan dan mampu menonjolkan identitas sebagai Tau Samawa.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Junaidi, juga mendorong pemerintah daerah  terkait optimalisasi PAD dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada. Dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari. Pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi terhadap SKPD pengelola dalam rangka memastikan agar PAD dari potensi riil maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (arn)

  Pasar Murah Artha Graha Peduli Disambut Antusias Warga Lotim