Penuhi Hak Asasi Masyarakat, Sengketa Lahan di KEK Mandalika Ditarget Tuntas Oktober

Gubernur NTB, H.Zulkeflimansyah, Kapolda NTB, Moch Iqbal,  Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, berdiskusi usai rapat akselerasi pembangunan Sirkuit MotoGP, Rabu, 30 September 2020 di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB. (Suara NTB/humassetdantb)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) berkomitmen menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebelum akhir Oktober. Hal tersebut sesuai hasil pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu, 30 September 2020.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., menerangkan berdasarkan pertemuan dengan Komnas HAM penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika menjadi komitmen bersama. ‘’Komnas HAM mengecek sekarang ke lapangan. Sudah menyediakan datanya supaya semua selesai dengan baik-baik. Kita optimis akan selesai pada waktunya dengan baik, karena semua diakomodir,’’ ujarnya ditemui seusai pertemuan dengan Komnas HAM di Kantor Gubernur NTB.

Iklan

Dengan proses yang berjalan, orang nomor satu di NTB tersebut berharap masalah lahan di KEK Mandalika dapat segera selesai. ‘’Mudah-mudahan semua tidak ada lagi yang bikin kegaduhan yang tidak perlu. Karena ini kan betul-betul kerja untuk kepentingan nasional,’’ jelasnya.

Gubernur mengatakan, berdasarkan data yang diterima pihaknya sampai saat ini tidak terjadi pelanggaran HAM dalam proses realisasi proyek di KEK Mandalika.  ‘’Data-datanya sudah disandingkan, tinggal mudah-mudahan ada keputusan segeralah. Oktober paling lambat harus sudah clear lahannya, dan kita optimis Oktober selesai (masalah lahan ini,’’ ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan mengatakan, pihaknya akan menghormati seluruh keputusan pemerintah dan Komnas HAM terkait pengelolaan lahan di KEK Mandalika. Dengan pemeriskaan yang tengah berjalan, pihaknya berharap masalah tersebut segera menemukan solusi.

Di sisi lain, sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM pihaknya tidak akan melanjutkan proses konstruksi pada 9 bidang tanah yang saat ini masih dalam sengketa. Kendati keputusan tersebut diakui sangat mempengaruhi proses konstruksi yang tengah berjalan.

‘’Kita sedang melakukan pelapisan bertahap pada lahan-lahan yang (sekarang) jadi terpotong-potong (pengerjaannya). Ini sebenarnya kerja salah, tidak boleh. Tapi demi nusa dan bangsa dan kemanusian, kami lakukan itu,’’ jelas Wirawan.

Pihaknya berharap keputusan terkait sengketa lahan tersebut dapat dikeluarkan paling lambat dua minggu setelah proses penyandingan data berjalan. Meningat pengerjaan konstruksi yang sedang dilakukan juga mengejar target untuk gelaran MotoGP sebelum Juni 2021 mendatang.

‘’Kalau dalam dua minggu keputusan mestinya bisa cepat dan tidak mengganggu (proses konstruksi). Tapi kalau lebih dari dua minggu atau bahkan lebih dari sebulan, saya mungkin harus melakukan penyesuaian target,’’ ujarnya.

Terpisah, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menerangkan sampai saat ini pihaknya menerima dua jenis laporan dari warga di sekitar KEK Mandalika. Antara lain terkait hak atas lahan yang belum jelas pembayarannya, dan terkait dugaan intimidasi yang diterima pemilik lahan dari beberapa oknum sehingga menghilangkan hak untuk merasa aman.

‘’Dua pokok itu yang kemudian sampai ke Komnas HAM pada 14 Agustus lalu,’’ ujar Beka saat memberi keterangan, Rabu, 30 September 2020 di Mataram. Dikatakan, sebelumnya ada 9 orang warga yang mengadu untuk 10 bidang lahan dengan total 7,9 hektare yang dipersengketakan. Namun kemudian berkembang menjadi 14 orang pengadu untuk 15 bidang lahan sengketa dengan total 11,3 hektare.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, Komnas HAM disebutnya menemukan beberapa fakta. ‘’Kami kemarin ke lokasi dan bertemu tiga orang warga langsung. Bu Suhartini, Pak Masrup dan Pak Gema Lazuardi,’’ jelasnya.

Berdasarkan keterangan yang diterima pihaknya, tanah milik Gema Lazuardi dinyatakan sah secara hukum melalui keputusan Mahkamah Agung (MA). Kemudian untuk kasus lahan milik Suhartini disebutnya sampai saat ini belum ada kejelasan pembayaran lahan dari ITDC, mengingat pembayaran tersebut dilakukan dengan penunggu lahan tersebut.

‘’Jadi sebagai pemilik lahan, sampai saat ini (Suhartini) belum pernah menerima pembayaran dari ITDC, yang menerima itu penunggu lahannya. Itu temuan kami di lapangan, termasuk Pak Masrup juga begitu. Sampai saat ini belum ada kejelasan status seperti apa pembayarannya karena dia juga memegang bukti yang sah atas kepemilikan itu,’’ ujarnya.

Melihat situasi tersebut, Komnas HAM merekomendasikan ITDC untuk menghentikan sementara pengerjaan sirkuit di lokasi-lokasi lahan yang dipersengketakan. ‘’Kalau tetap dilanggar, maka ini melanggar,’’ jelasnya.

Dicontohkan seperti pengerjaan sirkuit di dua bidang lahan milik Masrup. Di mana salah satunya telah diratakan. Sedangkan satu lahan lainnya masih ditempati sebagai lokasi tinggal Masrup dan keluarga. “Ada tiga rumah di sana, dan ini belum tahu seperti apa kebijakan atau rencana dari ITDC. Karena itu persis ada di tengah-tengah sirkuit,’’ ujar Beka.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan penyandingan data antara masyarakat dan ITDC kepemilikan lahan tersebut menjadi jelas dan menemukan solusi. Dalam hal ini, Komnas HAM akan menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menuntaskan masalah lahan pembangunan Sirkuit Mandalika.

Ditekankan Beka, Komnas HAM dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tidak dalam posisi menolak atau memperlambat rencana strategis nasional. Terlebih, masyarakat yang melayangkan laporan juga tidak menolak adanya proyek tersebut di KEK Mandalika. Melainkan menuntut kejelasan terkait lahan dan adanya pemenuhan hak-hak oleh ITDC sesuai tuntutan yang didasarkan pada hak milik.

Ia mendorong penuntasan masalah lahan di Mandalika tanpa menimbulkan ekses. Untuk itu Komnas HAM siap menjadi kanal pengaduan masyarakat yang akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak ITDC. ‘’NTB harus berbangga karena modal sosialnya luar biasa. Dari pihak pengadu tidak ada yang menolak proyek strategis nasional itu, tapi hak masyarakat harus dituntaskan,’’ ujarnya.

Sementara, secara umum baik Kapolda NTB, Irjen.Pol.Moch Iqbal, S.IK, MH, dan Kepala Kejati NTB, Nanang Sigit Yulianto, S.H.M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Nyoman Gde Wirya, S.H, M.H sama-sama menginginkan agar pembangunan sirkuit MotoGP ini dapat berlanjut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Anggota Forkompinda ini sama-sama berharap agar permasalahan lahan di  KEK Mandalika ini segera clear dan pembangunannya dapat segera dituntaskan. (bay)