Pentingnya Pembinaan Angkutan Konvensional Sejak Dini

Makassar (suarantb.com) – Masuknya bisnis jasa transportasi daring ke sebuah daerah seringkali diwarnai ketegangan dan benturan dengan pelaku jasa transportasi konvensional. Untuk mengantisipasinya, pemangku kepentingan perlu melakukan pembinaan sejak dini terhadap kedua pihak.

Saran itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Ilyas Iskandar, dalam pertemuan dengan rombongan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, di Makassar, Senin, 17 April 2017.

Iklan

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD NTB,  Mori Hanafi, SE, M.Comm, Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Ari Setiarini beserta jajaran dan rombongan wartawan NTB.

Mori Hanafi mengutarakan, kunjungan rombongan tersebut ke Makassar digelar dalam rangka mendiskusikan sejumlah persoalan di bidang tata kelola transportasi di Sulawesi Selatan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan di NTB. Salah satu topik yang saat ini penting untuk diantisipasi adalah masuknya bisnis jasa transportasi daring di NTB.

Terkait hal ini, Ilyas Iskandar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memang masih dihadapkan pada pro dan kontra terkait keberadaan jasa transportasi daring. Beroperasinya penyedia jasa transportasi daring di Sulsel memicu sejumlah aksi demonstrasi massa dari supir transportasi konvensional. Pasalnya, sejak penyedia jasa transportasi daring mulai beroperasi, mereka merasa penghasilan mereka menurun secara signifikan.

Demo besar-besaran beberapa waktu lalu cukup memusingkan Ilyas dan jajarannya di Dishub Sulsel. Apalagi, kala itu Ilyas tengah melaksanakan ibadah umrah. Namun, massa dari para penyedia jasa angkutan konvensional saat itu terus menerus menyuarakan desakan agar hari itu juga Pemprov Sulsel mengeluarkan keputusan larangan terhadap operasional jasa angkutan daring.

Situasi menjadi rumit karena Pemprov Sulsel telah berketetapan bahwa kedua jenis transportasi ini harus dibiarkan hidup di Sulsel. Situasi pun sempat memanas dan Ilyas harus bolak-balik menerima panggilan dari pihak kepolisian yang tengah berupaya menenangkan gejolak massa di Sulsel.

Menurut Ilyas, pengalamannya tersebut membuktikan bahwa mengurus dua model bisnis transportasi ini memang cukup rumit. “Mengurus online-konvensional itu capek dan membosankan. Karena oknum-oknum di dalamnya, pribadi dan sebagainya, masing-masing punya kepentingan,” bebernya.

Ilyas menyebutkan, sesungguhnya transportasi daring sudah diatur dalam sejumlah regulasi. Salah satu regulasi terbaru yang dijadikan rujukan adalah Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan ini telah direvisi dan hasil revisinya berlaku sejak 1 April 2017.

Ketentuan dalam revisi peraturan inilah yang dijadikan senjata oleh para penentang transportasi online. “Mereka menuntut kita menghentikan operasional yang online sampai mereka beroperasi sesuai PM (peraturan menteri),” ujar Ilyas. Menanggapi desakan ini, Ilyas menegaskan pihaknya akhirnya mengambil jalan tengah dengan melakukan penertiban terhadap operasional jasa transportasi daring.

Meski sudah menempuh kebijakan demikian, desakan dan pro-kontra tidak kunjung reda. Ilyas masih sering dipusingkan dengan berbagai gerakan dan insiden yang memaksa pihaknya harus menjadi penengah. Berbagai pertemuan dan dialog pun digelar untuk menengahi kedua pihak.

“Kadang-kadang rapat saya sampai pukul meja,” akunya.

Puncak bentrok transportasi konvensional dengan daring ini terjadi saat salah seorang pengemudi transportasi daring ditusuk oleh seorang pengemudi transportasi konvensional di Makassar, beberapa hari lalu.

Guna mencegah terulangnya kasus demikian di NTB, Ilyas menyerukan agar Pemprov NTB sejak dini mulai melakukan tindakan pembinaan terhadap penyedia jasa transportasi konvensional. Sebab, tanpa pembinaan, masuknya transportasi daring akan rentan memicu gesekan serupa dengan yang dialami pihaknya.

Ilyas menyarankan agar para transportasi konvensional diberikan dorongan dan difasilitasi untuk meningkatkan standar pelayanan terhadap penumpang. Standar ini meliputi berbagai hal, mulai dari kepastian tarif dan rute, kesopanan dalam melayani penumpang hingga ketertiban mengemudi di jalan.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan upaya Pemprov NTB untuk menyediakan semacam aplikasi yang bisa dipakai oleh para penyedia jasa layanan konvensional. Kebijakan ini bisa membuat setiap moda angkutan bisa memperoleh penumpang sesuai dengan jenis konsumen masing-masing. Ilyas meyakini, setiap jenis angkutan sesungguhnya telah memiliki porsi penumpangnya masing-masing. Kini, tugas pemerintah daerah tinggal memastikan porsi ini terjaga dan dibagi merata.

“Kue ini sudah ada yang punya jatahnya masing-masing. Sehingga semua bisa bersatu membagi kue ini. Tinggal kita bagi dan makan sama-sama,” ujarnya menganalogikan.

Selain transportasi daring, saat ini Sulsel juga telah memiliki fasilitas angkutan umum berupa BRT. Pemprov Sulsel memperoleh 30 unit BRT bantuan dari Kementerian Perhubungan. BRT berkapasitas sekitar 70 penumpang itu telah dioperasikan di empat koridor. Pemprov Sulsel kembali dijanjikan bantuan sebanyak 30 unit untuk memperluas cakupan pelayanan BRT tersebut. (aan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here