Penopang Ekonomi Daerah, Kebijakan Anggaran APBD-P 2021 Didorong Berpihak ke Sektor Pertanian

Ramli Ernanda. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB memberikan sejumlah catatan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2021. Fitra NTB melihat kebijakan anggaran daerah tahun ini tetap berfokus pada upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah, melalui kebijakan anggaran ekspansif.

Kebijakan ekapansif ini menyebabkan terjadinya pelebaran defisit sangat dramatis mencapai Rp640,35 miliar. Secara nominal merupakan tertinggi dalam sejarah NTB. Untuk menutupnya, Pemprov NTB mengandalkan pembiayaan dari utang atau pinjaman yang cukup besar yang akan ditanggung selama 8 tahun mendatang.

Iklan

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan kebijakan anggaran ekspansif ini jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, tindakan koruptif, dan tekanan fiskal. Untuk itu, penguatan sistem dan tata kelola anggaran daerah yang transparan, partisipastif dan akuntabel dapat menekan potensi buruk tersebut.

“Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah, kebijakan anggaran tahun ini harus berpihak pada sektor pertanian, terutama sub-sektor pangan, hortikultura dan perikanan,” kata Ramli kepada Suara NTB, Kamis, 9 September 2021.

Sebab, selama masa resesi sejak tahun lalu, sektor primer ini memiliki ketahanan yang kuat dan menjadi penopang ekonomi daerah. Sektor penyerap tenaga kerja utama ini juga merupakan sektor hulu dari program unggulan industrialisasi dan pendukung sektor pariwisata.

“Sehingga memiliki peran sangat strategis dalam kesuksesan pemenuhan target pembangunan daerah dalam RPJMD,” ujarnya.

Salah satu dukungan penting pemerintah provinsi yang diharapkan adalah menjamin ketersediaan pupuk dan benih yang terjangkau untuk petani. Kemudian bahan bakar bersubsidi untuk nelayan kecil sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Upaya ini, kata Ramli akan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar pekerja di NTB, karena akan mengurangi ongkos produksi. Misalnya nelayan di Lombok Timur dan Lombok Utara, pengeluaran untuk BBM sekitar 60-70 persen dari ongkos produksi.

Di sisi lain peningkatan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh optimis 24 persen berpotensi meningkatkan beban tambahan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan daya beli, termasuk terhadap pelaku usaha. Peningkatan PAD sebagian besar dibebankan kepada masyarakat.

Sedangkan penerimaan dari investasi daerah direncanakan berkurang hamper 24 persen dari tahun lalu. Dibandingkan realisasi tahun 2020 lalu, pajak daerah tumbuh 20 persen, retribusi tumbuh 182 persen, Lain-lain PAD tumbuh 38 persen. Sedangkan target deviden dari investasi pemprov berkurang dari Rp68,1 miliar menjadi Rp46,26 miliar.

Terakhir, kata Ramli, salah satu kunci utama pemulihan ekonomi daerah adalah keberhasilan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes, capaian vaksinasi di NTB salah satu yang terendah. Tercermin dari rendahnya realisasi belanja bidang kesehatan penanganan Covid-19, khususnya dukungan operasional vaksinasi. Padahal secara pendanaan telah tersedia yang bersumber dari DAU.

“Jika tidak dilakukan percepatan, diproyeksikan capaian vaksinasi di NTB kurang lebih 30 persen dari target sebanyak 3,9 juta penduduk NTB. Padahal Presiden Jokowi mematok target 70 persen hingga akhir tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam penyampaian nota keuangan RAPBD-P 2021 mengatakan, adanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung pandemi Covid-19. Mengharuskan Pemda merefocussing anggaran terutama dari dana alokasi umum minimal sebesar 8 persen dari total dana alokasi umum dan pemotongan secara langsung dana transfer daerah yaitu dana alokasi umum sebanyak Rp48 miliar lebih, sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan dalam pengeloaan keuangan yang diambil.

Melihat kondisi ini, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis, agar bisa melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung RPJMD. Salah satu langkah yang ditempuh  dengan mengutamakan program-program yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian, terutama memberdayakan UMKM yang ada di daerah ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman daerah untuk pengembangan dan pembangunan rumah sakit dan sarana prasarana jalan dan jembatan.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah telah dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak/multiyears selama 8 tahun. Mulai APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan diterima pinjaman sebesar Rp525, 540 miliar.

Pemerintah daerah akan menerima pinjaman daerah  yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastuktur  (SMI) yang diarahkan untuk penyelesaian pembangunan jalan provinsi melalui pola tahun jamak (Perda percepatan jalan) pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan pembiayaan sebesar Rp250 miliar.

Kemudian, lanjutan pembangunan trauma center RSUD NTB, dengan pembiayaan sebesar Rp 83 miliar dan pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB dan alat kesehatan dengan pembiayaan sebesar Rp192,54 miliar.

Wagub mengatakan, RAPBD-P NTB 2021  direncanakan sebesar Rp6,38 triliun lebih, bertambah sebesar Rp846,38 miliar lebih atau 15,28 persen dari APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar Rp5,53 triliun lebih.

Sedangkan dari sisi belanja, dalam RAPBD-P 2021 direncanakan sebesar Rp6,38 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar Rp851,38 miliar lebih atau 15,40 persen dibandingkan dengan target APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar Rp5,52 triliun lebih. Terdiri dari belanja operasi, direncanakan pada APBD perubahan sebesar Rp4,30 triliun lebih, bertambah sebesar Rp260,05 miliar lebih atau 6,42 persen dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar Rp4,04 triliun lebih.

Kemudian belanja modal, direncanakan sebesar Rp1,24 triliun lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp475,58 miliar lebih atau 61,44 persen dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar Rp774,06 miliar lebih. Dan, belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp63,57 miliar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp53,57miliar lebih atau 535,72 persen dari anggaran murni sebesar Rp10 miliar. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional