Penopang Ekonomi Bangsa, DPRD NTB Rancang Payung Hukum Lindungi UMKM

Giri Menang (suarantb.com) – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi bangsa. Beberapa kali krisis ekonomi melanda Indonesia, namun sektor UMKM tetap mampu bertahan. Dari pengalaman tersebut kemudian DPRD NTB mengusulkan  Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM sebagai payung hukum.

Demikian disampaikan Anggota DPRD NTB yang menginisiasi Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Raihan Anwar,  SE., M. Si dalam pengantarnya pada acara konsultasi publik tiga Raperda usulan DPRD NTB.

Iklan

“UMKM dalam sejarahnya terbukti menopang ekonomi nasional dalam berbagai situasi. Terutama masa krisis dunia yang berdampak pada ekonomi nasional. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar. Tetapi usaha-usaha mikro kecil menengah tetap bertahan, tidak terlalu kena dampak. Sehingga stabilitas ekonomi nasional terjaga,” ujar Raihan, Sabtu, 12 November 2016.

Oleh sebab itu, dibuatnya payung hukum untuk memberdayakan dan melindungi para pelaku UMKM di NTB adalah sebuah keniscayaan. Baik untuk memberikan kemudahan dalam memulai usaha maupun kekuatan untuk mempertahankan usaha.

“Karena banyak yang sulit mendapat akses bahan baku untuk UMKM, karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Selanjutnya biar bisa bersaing. Karena UMKM berbeda dengan pedagang tradisional. Oleh karenanya mereka harus dibentuk mentalnya supaya bisa mengembangkan usahanya dari yang kecil kemudian berkembang,” paparnya.

Selain itu, mulai datangnya persaingan global dalam dunia usaha membuat para pengusaha mikro, kecil dan menengah di daerah harus berhadapan langsung dengan korporasi besar dunia. Untuk itu, Perda Pemberdayaan dan  Perlindungan UMKM itu nantinya diharapkan sebagai stimulan sekaligus melindungi UMKM untuk tetap bertahan.

“Dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akhir 2015 lalu, seluruh hambatan teritorial dihapus. Baik Indonesia maupun yang lainnya. Bukan saja produk barang tapi juga jasa. Ini bisa jadi tantangan sekaligus peluang. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban mengembangkan dan melindungi UMKM,” katanya.

Selain hal tersebut,  usaha yang bersifat mikro, kecil dan menengah menurut politisi yang kini duduk di komisi II DPRD NTB ini bisa menjadi alternatif untuk membentuk mentalitas masyarakat agar lebih mandiri. Khusus bagi  NTB, menjadi solusi membangun geliat ekonomi daerah yang  berkelanjutan.

“Pemberdayaan UMKM merupakan prasyarat utama dari kesinambungan pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dari sisi waktu, lanjut Raihan, NTB memang termasuk daerah yang terlambat membuat payung hukum untuk UMKM. Namun, ia mengatakan fakta tersebut tidak usah dipermasalahkan. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukannya sama sekali.

“Untuk diketahui ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang ekonomi mikro dan menengah. Beberapa daerah lain sudah membuat perda sejak tahun 2010 menjawab undang-undang ini. Termasuk yang terakhir itu adalah Banten. Saya kira jangan dianggap terlambat. Daripada tidak sama sekali lebih baik kita lambat sedikit,” katanya.

Terlepas dari itu, lanjut Politisi Nasdem NTB ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah saatnya UMKM menjadi pilar dan corong kemajuan ekonomi di  NTB. Sesungguhnya kekuatan ekonomi dunia adalah ekonomi berbasis kerakyatan. Tercermin dari filosofi bangsa dan pembukaan UUD 45 alinea keempat.

Dan untuk lebih menyempurnakan hal tersebut, ia selaku inisiator dari Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM meminta saran dan masukan dari masyarakat guna menghasilkan Raperda yang representatif dengan kebutuhan masyarakat NTB nantinya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here