Penjualan Lahan di Kawasan Wisata Tak Terbendung, Masyarakat Lokal Terancam Tergusur

Praya (Suara NTB) – Eksistensi masyarakat lokal di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tengah dalam ancaman serius. Hal itu disebabkan oleh praktik pejualan lahan yang semakin tak terbendung di kawaaan tersebut. Jika tidak segera dicegah, maka masyarakat lokal di kawasan wisata terancam tergusur. Bahkan, terancam hanya akan jadi penonton di tengah kemajuan pariwisata di kawasan ini.

“Ini harus segera dicegah. Jika tidak ingin masyarakat lokal hanya akan jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar anggota DPRD Loteng, H. L. Arif Rahman Hakim, S.E., Kamis, 4 Mei 2017.

Iklan

Menurutnya, ancaman ini saat ini sudah nampak. Di mana hampir sebagian besar lahan-lahan di kawasan wisata Loteng bagian selatan, kini sudah dikuasai orang luar. Kalau tidak ada upaya pencegahan, bisa-bisa semua lahan di kawasan wisata dikuasai orang luar. “Lalu di mana masyarakat lokal berada nantinya? Sementara kalau lahan sudah beralih kepemilikan, nilai tawar masyarakat sudah tidak ada lagi,” sebutnya.

Untuk mencegah hal itu, peranan terbesar ada di tangan masyarakat itu sendiri. Caranya, masyarakat harus mengubah pola pikirnya untuk tidak mudah terbuai bujukan supaya mau melepas lahannya dengan sistem jual beli. Tetapi lebih baik dengan pola sewa. Meski uang yang diperoleh tidak begitu besar, jika dibandingkan dengan pola jual beli.

“Kalau dengan pola jual beli, ketika lahan selesai dibayar, maka selesailah kuasa masyarakat atas lahan tersebut. Tapi kalau dengan sistem sewa, masyarakat masih punya kewenangan penuh atas lahan tersebut,” terangnya.

Menurutnya, pola sewa lebih menjanjikan kepastian usaha di atas lahan, karena perusahaan yang bersedia menyewa lahan pastinya sudah sangat siap untuk memulai usaha. Kalau kemudian perusahaan tersebut urung membuka usaha, lahan tersebut tetap kembali ke masyarakat.

Beda kalau dengan pola jual beli, belum ada kepastian perusahaan itu mau memulai usahanya. Kalau pun tidak jadi, lahan sudah telanjur jadi milik perusahaan. Selain itu, masyarakat tidak bisa mengambil alih kembali lahannya. (kir)