Penjarah Pengangkut Pupuk akan Ditangani Aparat

Rudy S. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Penjarahan pupuk masih dijumpai terjadi. Kendaraan pengangkut pupuk dicegat di tengah jalan. Akibatnya, petani lainnya dirugikan. Hal inipun dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar sektor pertanian kondusif. Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Wilayah NTB, Rudy Sulistya di Mataram, Rabu, 13 Januari 2021 mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Polda NTB untuk mendukung pengamanan kendaraan pengangkut pupuk.

“Koordinasi kami juga bisa ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota. Aparat Polisi dan TNI membantu pengamanannya,” jelas Rudy. Penjarahan truk pengangkut pupuk terjadi di Lombok Tengah. Namun sudah dapat dikendalikan. Yang masih dijumpai terjadi adalah penjarahan truk pengangkut pupuk di wilayah Bima. Penjarahan dilakukan kepada truk-truk pengangkut pupuk dari gudang distributor ke gudang pengecer.

“Yang kita khawatirkan ini yang menjarah bukan petani. Tapi yang ngaku-ngaku petani. Hal ini bisa mengganggu petani yang lainnya,” imbuh Rudy. Kasus mengaku-ngaku sebagai petani, kemudian menjarah kendaraan pengangkut pupuk ini sudah dijumpai. Jika hal ini terus berlanjut, kata Rudy akan sangat merugikan petani. Bahkan daerah. Apalagi NTB adalah daerah yang dijadikan sebagai lumbung pangan nasional.

Kekhawatiran lain adalah petani di sulut oleh oknum-oknum tertentu. Dengan memainkan isu sulit pupuk, apalagi pupuk subsidi. Akibatnya, petani menjadi panik dan terprovokasi melakukan tindakan mencegat kendaraan pengangkut pupuk, kemudian menjadikannya bancaan. “Petani sebetulnya jangan khawatir. Dan jangan termakan informasi yang tidak jelas sumbernya. Pupuknya tersedia sangat mencukupi. Kuota juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Proses pendistribusian juga terus berjalan,” imbuhnya.

Pencegatan kendaraan pengangkut pupuk, artinya sama saja menghambat kelancaran distribusi. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain koordinasi dengan aparat untuk pengamanan kendaraan pengangkut pupuk. Sebab jika hal ini terus terjadi, ada kepentingan yang lebih besar bisa dirugikan. Mekanisme pendistribusian pupuk, khususnya pupuk subsidi juga sudah diatur oleh negara. Dilakukan mengacu rencana definitive kebutuhan kelombok (RDKK). Selain petani yang sudah tercover dalam RDKK, petani pemegang Kartu Tani juga mendapatkan jatah pupuk subsidi.

“Pupuk subsidi tidak bisa diterima oleh masyarakat yang bukan berhak menerimanya. Siapa saja yang berhak menerima, ya yang tercover oleh RDKK. Karena itu, kalau ada pihak-pihak yang mengaku petani, kemudian melakukan tindakan pencegatan kendaraan pengangkut pupuk, kita akan kumpulkan data-datanya dan nanti aparat akan menanganinya secara hukum,” demikian Rudy. Seperti diketahui, berdasarkan SK dari Kementerian Pertanian RI. Pada tahun 2021 ini, Pemprov NTB mendapatkan alokasi pupuk subsidi untuk pupuk jenis Urea sebanyak 172.604 ton. SP36 12.429 ton. ZA 18.590 ton.NPK 51.732 ton, organic granul 22.208 ton. Dan organic cair 76.352 ton. Harga eceran tertinggi (HET)/penjualan Rp2.250/Kg, SP36 Rp2.400/Kg, ZA Rp1.700/Kg, NPK Rp2.300/Kg, NPK Formula Khusus Rp3.300/Kg, Organik Granul Rp800/Kg dan Organik Cair Rp20.000/liter.

Dan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB Nomor 521.33/Sarpras.01/Distanbun tanggal 4 Januari 2021 dan ditandatangani kepala dinas Husnul Fauzi, ditetapkan untuk Urea subsidi, Kota Mataram mendapatkan kuota 586 ton, Lombok Barat 7.375 ton. Lombok Utara 6.394 ton, Lombok Timur 27.569 ton, Sumbawa Barat 8.880 ton. Kabupaten Sumbawa 38.036 ton, Kabupaten Dompu 20.936 ton, dan Kabupaten Bima 40.395 ton serta Kota Bima 2.363 ton. (bul)