Penjaminan Mutu Pendidikan di NTB Diupayakan Efektif

Muhammad Fauzan (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Penjaminan mutu pendidikan di daerah diupayakan berjalan efektif. Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Di tingkat sekolah pun sudah dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, menanggapi salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merekomendasikan kepada gubernur untuk menginstruksikan Kepala Dinas Dikbud NTB agar membentuk dan memerintahkan TPMPD untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam penjaminan mutu pendidikan secara optimal. Fauzan menjelaskan, sudah ada SK untuk TPMPD di tingkat provinsi. Pada awal tahun 2020 akan ada tindak lanjut rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan.

Iklan

“Kalau dari sekolah sudah dibentuk TPMPS, penanggung jawab adalah kepala sekolah, yang jadi koordinator adalah wakil kepala bidang kurikulum. Di tingkat Kantor Cabang Dinas (KCD) juga disusun draftnya,” katanya.

Fauzan mengatakan, tujuan dari TPMPD itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi NTB. Menurutnya saat ini hasil pendidikan di NTB relatif baik, pihaknya ingin pendidikan di NTB bisa menjadi lebih baik lagi. “Secara umum hasil pendidikan kita di NTB baik dan akan kita ikhtiarkan untuk lebih baik, ujungnya untuk menuju NTB gemilang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Januari 2020 mengatakan, sejak tahun 2018 dan 2019 pihaknya mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada tahun 2019 sudah dibentuk TPMPS, dan rapor mutu sekolah juga sudah ada.

“Tinggal bagaimana nanti rapor mutu dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan di sekolah-sekolah. Bagi kami di TPMPD juga menjadi pertimbangan bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana, guru, dan lainnya. Artinya itu menjadi bahan kajian bagi kinerja kita.

 Ia juga mengatakan, jika penjaminan mutu pendidikan di NTB dianggap belum maksimal, hal itu masih wajar. Namun ia menegaskan, belum maksimal atau belum efektif bukan berarti tidak dilaksanakan. Menurut mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini, pada tahun 2017 dan 2018 merupakan masa transisi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi. Penjaminan mutu yang belum efektif, katanya tidak bisa dilihat dari satu titik. “Artinya harus ada sinergi dengan kabupaten/kota, provinsi, dan lembaga lain,” pungkas Abdurrosyidin. (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional