Penilaian Reformasi Birokrasi di Lobar Terbaik di NTB

Suasana pelayanan publik di kantor Dinas Dukcapil Lobar untuk masyarakat yang membuat dokumen kependudukan. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan penilaian Kemenpan RB, Pemda Lombok Barat mendapatkan nilai tertinggi dalam reformasi birokrasi di NTB. Terdapat delapan areal perubahan reformasi diantaranya Mental Aparatur, Pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Dimana Capaian delapan areal perubahan ini, Lobar dinilai sudah baik. Sekarang Pemda berupaya mempertahankan predikat ini.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Ilham mengatakan, penerapan reformasi birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga. Yakni mulai tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025. Salah satu hal yang menjadi sangat penting dalam penilaian reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur, hal ini terus dijaga untuk menjaga tidak terjadi tindak penyimpangan dan korupsi, akuntabel, pengawasan dan sistem rekrutmen pegawai yang diperbaiki. Hal ini dilakukan penilaian tiap tahun untuk menuju perubahan seperti yang diinginkan pemerintah.

Iklan

Penilaian pun dibuat dengan range (jarak) yang dibuat di tingkat nasional dan provinsi. Untuk level provinsi, Lobar mendapatkan nilai terbaik di NTB. “Lobar untuk reformasi birokrasi terdepan, penilaian tahun lalu kita terbaik dengan nilai 65.17. Terbaik di NTB. Kita lebih baik dari provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Dan secara nasional kita pada posisi 25,” terang Ilham.

Mantan Asisten I Setda Lobar ini menerangkan, dari delapan area perubahan reformasi birokrasi ini, Lobar dinilai bagus. Hanya saja, data dukung penilaian reformasi birokrasi perlu terus diperbaiki.

Pihaknya pun mulai melakukan perbaikan data tersebut dengan memanggil dan mengumpulkan semua OPD. Pihaknya meminta semua OPD dibawah pengganggung jawab Sekretaris dinas melakukan penilaian mandiri Bersama Inspektorat.

Setelah dinilai, menjadi nilai daerah dan kemudahan dinilai lagi oleh Kemenpan RB. Selanjutnya, keluarlah nilai dari Kemenpan RB. Untuk mempertahankan predikat ini, kata dia pihaknya terus bergerak mendorong OPD.

Tujuan besarnya untuk memperbaiki tatahan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Sebab, kata dia, kalau saja reformasi birokrasi berjalan baik maka semua masalah dapat mudah diselesaikan. Pada gilirannya, semua akan bermuara pada kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik. (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional