Pengusutan Proyek Bermasalah, Kejati NTB : Tidak Ada Orang ‘’Sakti’’

Mataram (Suara NTB) – Aparat penegak hukum menampik adanya orang ‘’sakti’’ di balik proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di daerah ini. Laporan dugaan korupsi baik itu proyek infrastruktur atau kasus lain ditangani sesuai dengan prosedur standar serta ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

Juri Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.MH, menjelaskan, setiap laporan dugaan korupsi yang masuk dipelajari terlebih dulu. Progresnya dilaporkan lingkup internal.

Iklan

Penyelidikan merupakan upaya menemukan bukti permulaan yang cukup indikasi pidana korupsi. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan itu digunakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.

Kemudian, penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti dan melalui serangkaian proses yang diatur undang-undang. “Jadi tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada jaksa yang jadi bemper,” ujarnya.

Mencuatnya indikasi ada orang ‘’sakti’’, menyusul tak tersentuhnya oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam sebuah proyek bermasalah dan tersangkut proses hukum. Oknum yang lolos dari jeratan hukum adalah mereka yang memiliki kekuasaan besar. Baik kekuasaan dalam arti menempati jabatan penting dan memiliki uang.

Terpisah, peneliti pada Solidaritas untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah mengamati, aparat penegak hukum cenderung lambat dalam mengusut kasus yang menjerat orang-orang yang memiliki kekuasaan besar.

“Bahkan penegak hukum cenderung berpendapat kekurangan bukti untuk menjeratnya dan alasan melihat fakta nantinya di persidangan,” tegasnya.

Alasanya itu menurutnya bukan merupakan sikap permisif untuk tidak menjerat orang-orang ‘besar’ yang berada di balik proyek bermasalah atau pun perkara korupsi lainnya.

Dia pun mencatat sejumlah kasus yang terindikasi melibatkan penguasa tapi minim tindak lanjut proses hukum. Menurut dia, hal tersebut menjadi contoh kecil bahwa penegak hukum kurang serius untuk menindaklanjuti pejabat yang terlibat.

“Bagaimana korupsi bisa diberantas dan memberikan efek jera kalau penegak hukumnya setengah hati? Korupsi itu bukan perbuatan individu melainkan masif dan berjamaah,” tegas Johan. (why)