Pengusulan BPUM Diperketat Melalui Dinas Koperasi

Kadis Koperasi dan UMKM HM Fajar Taufik memimpin persiapan bantuan BPUM pelaku usaha mikro tahun 2021. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pengusulan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau juga yang dikenal BLT UMKM tahun 2021 diperketat karena dilakukan satu pintu yakni Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pengusulan boleh dilakukan melalui 12 lembaga. Selain itu, syarat pengusulan harus menyerahkan foto copy dan dihimpun melalui desa untuk kemudian diserahkan ke Dinas Koperasi.

Selanjutnya dari Dinas koperasi dan UMKM Lobar mengusulkan ke Diskop provinsi untuk diusulkan lagi ke Kementerian Koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, HM Fajar Taufik Selasa, 30 Maret 2021 mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi kembali meluncurkan BPUM kepada pelaku usaha mikro. Hal ini tertuang dalam peraturan menteri koperasi nomor 2 tahun tahun 2021 dan petunjuk pelaksanaan (juklak) penyaluran BPUM nomor 3 tahun 2021.

Iklan

Dimana besaran bantuan ini Rp1.200.000 atau 50 persen dari tahun lalu. Langkah persiapan yang dilakukan dinas untuk mempermudah dan mengurangi tingkat kesalahan atau human error dalam pengusulan pihaknya sudah membuat link. Yang mana link itu nanti diisi oleh pelaku Usaha Mikro, dengan mengisi NIK, KK dan NIB atau SKU. Sehingga kalau nantinya ada kesalahan pengetikan yang salah adalah yang mengetik (pelaku usaha).

Persyaratan untuk mengakses bantuan ini hampir sama dengan tahun lalu. Hanya saja, untuk kali ini syarat administrasi yang yang harus dipenuhi seperti, NIK (KTP), Nomor induk berusaha atau IUKM atau bisa juga SKU (surat keterangan usaha). Syarat lain yang sebelumnya tidak ada adalah, harus ada nomor KK. Dan syarat ini harus diserahkan berupa foto copy ke Dinas koperasi. Ada juga persyaratan lain seperti WNI, memiliki Usaha dan tidak sedang memilliki fasilitas KUR.

“Setelah didaftarkan melalui link yang sudah disiapkan dinas, semua persyaratan seperti KTP, KK dan NIB atau SKU difotocopy diserahkan ke dinas. Kalau tahun lalu tidak ada diserahkan foto copy syarat-syarat itu,” katanya. Kaitan dengan berkas persyaratan ini, pihaknya sudah bersurat ke desa untuk meminta desa menginventarisir warga yang memliki usaha dan mengumpulkan berkas persyaratan itu, selanjutnya menyerahkan ke dinas.

“Ini juga mencegah terjadi kerumunan, sesuai  Prokes,” imbuhnya. Selanjutnya Dinas menghimpun, setelah terkumpul dinas mengusulkan ke provinsi untuk selanjutnya diusulkan ke provinsi masuk sebagai usulan provinsi. Dikatakan, warga yang sudah mendapatkan bantuan ini tahun 2020 bisa diusulkan kembali.

Tahun Lalu, 8.000 UMKM diusulkan. Sejak mulai dibuka pengusulan bantuan ini sudah 357 UMKM yang mengajukan. Pihaknya menargetkan pengusulan dipercepat, meskipun targetnya Bulan September mendatang. Karena, pihaknya tidak tahu betapa kuota bantuan ini. Sehingga pihaknya berlomba-lomba lebih cepat mengusulkan. “Jangan sampai kita nunggu, baru kita kirim Bulan September ternyata kuota sudah habis,” imbuhnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional