Pengusaha – Pekerja Tidak Boleh Saling Merugikan

Hariadi. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi memiliki pandangan terkait pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja 5 Oktober lalu. Meskinya, peraturan tidak boleh saling merugikan satu sama lain. “Harusnya sama menguntungkan antara pekerja dan pengusaha,” kata Hariadi ditemui Jumat, 9 Oktober 2020.

Dia menganalogikan pengusaha membutuhkan karyawan dan juga sebaliknya. Seyogyanya ada kesepakatan yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja yang tentunya tidak saling merugikan. Walaupun diakui Hariadi, dari segi pemodalan pengusaha selalu diuntungkan. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa produksi dan operasional tidak bisa berjalan tanpa karyawan. “Mereka (pengusaha, red) tidak bisa menjalankan usahanya tanpa pekerja,” pungkasnya.

Iklan

Hak – hak dipangkas dalam pengesahan Undang – Undang Omnibus Law di antaranya, pemangkasan cuti tahunan, pesangon, tidak ada lagi karyawan tetap, upah dihitung berdasarkan jam kerja serta lain sebagainya. Hariadi menegaskan, pihaknya akan melihat bagaimana realisasi di lapangan, karena undang – undang ini belum ditandatangani oleh presiden. Walaupun dari segi aturan ditandatangani atau tidak sebulan setelah disahkan, otomatis Undang – Undang Cipta Kerja berlaku.

Hariadi meyakini setelah gelombang aksi di beberapa daerah di Indonesia dinilai akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat. “Kalau sudah ada protes di sana – sini, itu jadi masukan,” terangnya.

Diakui, jauh sebelumnya pengesahan UU Cipta Kerja disahkan, pihaknya bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia bertemu dan membahas banyak hal. SPSI sepakat tidak akan menggelar aksi, karena disahkan atau tidak undang – undang tersebut kondisinya sudah sama di daerah. “Makanya pekerja di sini sepakat tidak akan turun aksi,” klaimnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh justru menyerahkan kebijakan pengesahan UU Cipta Kerja ke pemerintah pusat. Tetapi adanya protes dari buruh dan mahasiswa secara serentak di Tanah Air akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan. “Iya, kita serahkan ke pemerintah saja,” ucapnya.

Peraturan yang tidak menguntungkan bagi pekerja dengan menghilangkan beberapa hak karyawan enggan ditanggapi. Keputusan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya berwenang menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional