Pengusaha Menunggak Pajak, Pemda Lobar Ancam Masukkan dalam Daftar Hitam

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengancam akan memasukkan pengelola yang menunggak pajak dalam daftar hitam (blacklist), menyusul pihak hotel dua kali berkasus menunggak pajak dengan nilai fantastastis. Termasuk tiga tahun terakhir pihak hotel menunggak pajak hingga Rp 8 miliar lebih sehingga Pemda pun menyita aset hotel tersebut. Pemda juga bakal mengambil langkah membekukan sementara izin hotel bersangkutan.

“Kita akan masukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga pengelola tidak bisa lagi mengajukan izin untuk investasi di daerah Lobar,” tegas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar, Dra. Hj. Lale Prayatni, Selasa, 13 Desember 2016.

Iklan

Di samping membekukan sementara izin hotel ini, pihak pemda bisa menjatuhkan sanksi lain ke pengelola hotel tersebut. Sesuai aturan jelasnya, pemda bisa memberikan sanksi mem-blacklist. Jika pengelola hotel sudah masuk blacklist, maka di samping izin dicabut, pengelola juga tidak dibolehkan mengurus izin pembangunan di Lobar.

Diakuinya, akibat kasus tunggakan pajak yang dilakukan pengelola hotel, pihak Pemda dalam hal ini BPMP2T belum mau memberikan perpanjangan izin. Pihaknya sedang mengkaji pemberian sanksi. Jika dalam jangka waktu 14 hari pihak hotel tak mau melunasi tunggakan pajaknya, maka pemda bisa mengambil langkah tegas. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pembayaran cicilan piutang pajak pascapenyitaan, Lale mengaku belum ada. Pihaknya tetap menunggu itikad baik dari pihak hotel untuk melakukan pembayaran.

Jika dalam jangka waktu 14 hari pihak hotel tak mampu membayar, maka tentu pemda akan mengajukan aset yang disita ke KPKNL untuk dilelang. Lahan aset yang disita seluas 76 are dengan hitungan nilai NJOP Rp 100 juta per are. Ia menegaskan, karena piutang hotel bernilai di atas Rp 2 miliar, maka tentu diberi waktu untuk menyelesaikan selama 2 bulan dengan cara mencicil. Jika dalam jangka waktu itu tidak bisa tuntas, maka dicabut izinnya dan di-blacklist.

Namun, karena manajemen hotel disita asetnya, sebagai dampak dari piutang pajak, maka pihak hotel hanya memiliki jangka waktu 14 hari untuk menyelesaikan piutang. Jika dalam waktu itu tidak bisa dituntaskan,, maka pihak pengelola bakal di-blacklist dan tidak bisa lagi mengajukan izin di Lobar. “Selain itu dicabut izinnya,’’ tegas Lale. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here