Pengusaha Lobar Bentuk Gabungan Asosiasi Profesi, Prihatin Kondisi Pengusaha Lokal Minim Diakomodir Pemda

Para ketua dan pengurus organisasi pengusaha di Lobar membentuk Gabungan Asosiasi Profesi Lobar (Gaspro Lobar). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Organisasi atau asosiasi pengusaha di Lombok Barat menyoroti minimnya Pemerintah Daerah (Pemda) mengakomodir pengusaha lokal untuk melaksanakan pekerjaan yang bersumber dari APBD. Imbasnya, banyak belanja APBD dinikmati oleh luar daerah.

Untuk mendorong Pemda lebih pro dan memperhatikan pengusaha lokal di segala bidang usaha, organisasi pengusaha terdiri dari Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Gapensi), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) membentuk sebuah wadah Gabungan Asosiasi Profesi Lobar (Gaspro Lobar).

Iklan

Ketua Gapensi Lobar, Nurzaini mengatakan ada empat lembaga yang bergabung menjadi satu lokomotif penggerak, karena bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan ini perlu disatukan. Gabungan asosiasi profesi Lobar ini lahir karena melihat situasi dan kondisi Lobar.

“Terutama kami dari Gapensi, kami sudah audensi dengan pak bupati terutama masalah pemberdayaan pengusaha lokal. Yang selama ini, fakta di lapangan bahwa APBD yang khusus konstruksi sebagian besar dinikmati pengusaha luar daerah. Kapan pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa tumbuh kalau kebijakannya seperti ini,” sorot Ketua I Gabungan Asosiasi Profesi Lobar (Gaspro Lobar) ini, Rabu, 25 Agustus 2021.

Menurutnya, ia tak menyalahkan bupati, karena penanganan proyek khususnya penunjukkan langsung ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk membantu pengusaha lokal, khususnya berkaitan dengan tender pihaknya sudah memberikannya masukan ke bupati untuk membuat keputusan bupati tentang pemberdayaan pengusaha lokal melalui sistem KSO seperti yang diterapkan Gubernur NTB. Melalui celah ini pengusaha lokal bisa masuk. Sebab kalau hal ini dibiarkan maka pengusaha lokal tidak bisa berdaya.

“Karena itulah melalui aosiasi ini, kami mendorong Pemda untuk memberikan kebijakan yang pro rakyat dan pengusaha lokal. Karena itulah kami bentuk gabungan Asosiasi Profesi Lobar (Gaspro Lobar),” ujarnya.

Melalui asosiasi ini, pihaknya bergerak bersama untuk saling membantu. Misalnya Hipmi bicara terkait perizinan, dari Kadin juga tentang UKM dan UMKM.

Sementara itu, ketua Kadin Lobar selaku Ketua II Gaspro Lobar, Abdullah Wildan mengatakan, pihaknya bicara perspektif ekonomi. Khususnya agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang, terlebih di tengah kondisi pandemi ini. “Sehingga perlu keberpihakan Pemda menyerap produk lokal ini, agar APBD Lobar ini tidak sampai ke Lobar,” imbuhnya.

Karena kalau semua pekerjaan untuk pengusaha lokal, maka APBD akan berputar di Lobar. Sebaliknya kalau lebih banyak keluar, maka justru APBD dinikmati daerah lain. “Kalau begitu kondisinya, kapan mau bisa meningkatkan ekonomi masyakarat terutama UMKM,” imbuhnya.

Pihaknya sendiri berusaha memfasilitasi produk UMKM untuk diserap ritel modern. Dan mengirim produk kopi ke sejumlah negara.

Ketua Hipmi Lobar, Ismed Fathurrahman Maulana mengatakan hal senada. Ismet mengatakan Hipmi sangat menyambut baik dibentuknya Gaspro ini yang bertujuan untuk berbuat dan berkontribusi lebih banyak lagi untuk Lobar.

“Kami berharap dengan adanya Gaspro ini kita bersama-sama menyampaikan masukan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi Lobar. Dengan adanya wadah ini, lebih mudah koordinasi dan berbagi, tukar pikiran dengan Pemda,” ujarnya.

Pihak Hipmi sendiri terus mendorong masuknya investasi ke Lobar. Dengan banyak investasi masuk di Lobar, maka diharapkan semakin besar market kapital atau uang uang berputar lebih besar di Lobar sehingga bisa mendorong peningkatan PAD. Ia berharap agar regulasi kaitannya dengan perizinan bisa dipermudah selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Sementara itu Ketua Hippi Lobar, Rosidi menambahkan, kebijakan Pemda harus lebih berpihak ke pengusaha lokal. Karena dari Rp1,8 triliun APBD itu tidak seberapa bisa dinikmati pengusaha lokal. “Kami siap mengabdi kepada daerah, melalui penyerapan tenaga kerja. Kalau bisa dari sekian banyak APBD itu, 40 persen saja bisa dikelola pengusaha lokal. Ini mohon didengar oleh pemerintah,”ujarnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional