Pengusaha Keberatan Kenaikan UMP, Dewan Minta Jangan Ada PHK

Mataram (suarantb.com) – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur NTB sebesar 11,87 persen menjadi Rp 1,8 juta diakui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini memberatkan pengusaha. Bahkan, ia mengakui jika pengusaha merasa diberatkan, disarankan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika memang untuk menyelamatkan perusahaan.

Menyikapi ini, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. M. Nursaid Kasdiono meminta agar jangan sampai terjadi PHK. Pengusaha diminta untuk tidak serta-merta melakukan PHK.

Iklan

“Saya kira solusinya diinternal perusahaan, bisa segera dirundingkan baik-baik. Jangan asal di PHK lah, jangan sampai di PHK, tidak ada PHK insya Allah,” ujarnya ketika ditemui, Jumat, 3 November 2017.

Menurut Kasdiono seharusnya pihak pengusaha memprotes kenaikan UMP tersebut sebelum diputuskan gubernur. “Kalau pengusaha keberatan kan ada saluran-salurannya, mestinya ajukan di awal. Tapi sekarang kan sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur, paling tidak apa yang ditetapkan sekarang itu dilaksanakan,” sahut politisi Demokrat ini.

Mantan Ketua KONI NTB ini menilai kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur NTB pada angka yang tepat. Namun, ia mengatakan perlu juga diingat kenaikan UMP jangan sampai mengganggu iklim investasi di daerah, karena dianggap memberatkan pengusaha. (ros)