Pengusaha Hiburan Senggigi ’’Gulung Tikar’’ Akibat Beban Pajak Sampai 35 Persen

Suhermanto (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Satu persatu pengusaha hiburan di Senggigi, Lombok Barat secara tertib tutup. Saat ini tersisa hanya 17 usaha hiburan. Salah satu pemicunya adalah tingginya beban pajak daerah, sampai 35 persen. Tempat-tempat hiburan yang tutup ini, bukan karena faktor gempa tahun 2018 lalu saja yang sampai saat ini masih berdampak. Satu persatu tutup, dimulai sebelum gempa.

“Dari 27 tempat hiburan. Yang masih ada sekarang 17,” kata Suherman, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Lombok Barat di kantor PHRI NTB, Kamis, 13 Februari 2020 kemarin. Salah satu produk hukum legislatif di Kabupaten Lombok Barat adalah penetapan pajak tempat hiburan sebesar 25 persen. Untuk usaha-usaha ikutan lainnya, pembebanan pajak ini bahkan sampai 35 persen. Sangat tinggi, dibanding tempat-tempat lainnya, sebut saja Kota Mataram, atau Bali yang hanya 10 persen.

Iklan

Herman mengatakan, satu –satu gulung tikar. Karena beban pajak yang dibayar tidak sebanding dengan pendapatan pengusaha. Beban pajak ini harus disetor kepada Pemda Lombok Barat. Karena tak sebanding dengan pendapatan masuk, pengusaha lebih memilih menutup usaha. Sebab lagi harus membayar biaya operasional, penggajian karyawan. Ditambah pajak-pajak yang harus disetorkan kepada negara. “Daripada rugi. Lebih baik tutup,” katanya.

Ia juga didampingi Sekretaris APH, Hanjaya. Serta Ketua PHRI Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini yang juga menyuarakan hal yang sama. Dunia usaha saat ini terpukul. Terutama usaha-usaha ikutan di sektor pariwisata. Wisatawan sepi. Pengusaha hanya berusaha bertahan di tengah situasi ini. Untungnya, ada inisiatif merevisi kembali besaran pajak daerah di Kabupaten Lombok Barat. Saat ini masih menunggu penetapannya.

Sementara ini, dari jumlah tempat hiburan yang masih tersisa, sekitar 1.000 pekerja yang masih dipertahankan. Dari sebelumnya yang mencapai 3.000 orang.

Tempat hiburan di Senggigi, Lombok Barat menurutnya telah memberi konstribusi besar kepada masyarakat di Sekitarnya. Ada ruang tempat bekerja dan menghidupi keluarganya. karena itu, selain revisi Perda ini, diharapkan Senggigi juga mendapatkan perhatian.

Diantaranya, pelebaran jalan yang saat ini sudah sempit untuk lalu lalang kendaraan-kendaraan besar. Penerang Jalan Umum (PJU) belum representatif menerangi kawasan wisata Senggigi, apalagi kerap terjadi PJU padam. Kemudian trotoar-trotoar yang sembarangan dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Senggigi menurutnya harus dipersiapkan. Dan pusat-pusat wisata lainnya yang ada di Pulau Lombok untuk mengantisipasi jumlah kunjugan saat pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. “Di Lombok Tengah dan Kota Mataram ndak cukup menampung tamu-tamu yang datang nantinya. Senggigi tak bisa diabaikan, harus dipersiapkan dari sekarang,” demikian Suhermanto. (bul)