Pengusaha Harus Bayar THR

H. Faurani. (Suara NTB/bul)

KAMAR Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB mendukung kebijakan pemerintah, mengharuskan pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 1442 H/2021. Sikap Kadin Provinsi NTB ini tegas, agar THR menjadi stimulus untuk mengungkit perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Kita bicara perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi. Sikap Kadin NTB tegas soal ini,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani, SE, MBA di kantornya, Senin, 19 April 2021. THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Selain diatur oleh undang-undang, pemerintah juga membijaksanai tahun ini agar perusahaan tetap menyalurkannya. Kadin tidak menampikkan, di satu sisi kondisi pengusaha cukup berat karena dampak Covid-19 ini.

Iklan

H. Faurani mengatakan, pada saat ekonomi seperti ini THR menjadi sangat dibutuhkan oleh pekerja. Bukan malah menjadi dalih perusahaan untuk tidak membayar, atau bahkan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “THR di tengah situasi seperti ini anggap saja menjadi sedekah. Amal jariyah pengusaha kepada karyawannya,” imbuhnya.

Pengusaha harus menyadari. Selama ini sudah banyak mendapatkan kelebihan, usahanya berkembang, aset bertumbuh. Bukan karena kerja keras hanya seorang pengusaha. Melainkan kerja tim yang baik dengan para pekerja karyawan. “Jangan pas perusahaan sedang mulus-mulus saja perjalanannya, baru ngasi THR. Pas sedag kurang baik, tetap harus kasi THR. Semua tau, sedang sulit. Tapi karena keadaannya memang seperti ini. mau bagaimana lagi. Ndak apa-apalah, jual apa untuk bayar THR ini atau keluarkan tabungan. Toh hanya sekali setahun,” imbuhnya.

Mantan Ketua Kontraktor NTB dua periode ini berharap, dengan penyaluran THR, perputaran uang dapat digerakkan. Ekonomi dapat bergerak lebih positif untuk recovery dari dampak Covid-19. Beberapa pengusaha di bawah Kadin, lanjut H. Faurani, sudah juga mempertanyakan perihal pembayaran THR tahun 2021 ini. Kepada anggota, Kadin NTB tetap menyatakan sikap, harus bayar THR kepada karyawan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan aturan pemberian THR pada 12 April 2021. Aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Amanat Menaker Ida Fauziyah, pada 2021, THR wajib dibayarkan penuh kepada pekerja dan buruh. Pada 2020, pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha. Tahun 2021 ini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib dibayar penuh. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional