Pengurusan Izin Reklame Dievaluasi

H.M.Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Banyaknya reklame yang belum mengurus perizinan di Kota Mataram dinilai perlu menjadi atensi. Pasalnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi pemenuhan target pajak Kota Mataram yang mencapai Rp4,5 miliar untuk 2021.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membahas masalah tersebut. Dengan begitu, diharapkan ada solusi untuk memaksimalkan potensi objek pajak dari reklame.

Iklan

“Kami sudah memberikan beberapa catatan dan mengingatkan juga ke wajib pajak. Ini yang perlu jadi perhatian. Setelah kami juga memanggil wajib pajak, rupanya ada sesuatu yang perlu kita bicarakan kembali terutama soal persyaratan perizinan yang katanya masih ada kendala,” ujar Syakirin.

Menurutnya, dengan mengevaluasi prosedur perizinan tersebut maka tidak ada alasan untuk pemilik usaha tidak mengurus izin nantinya. Jika masih ada yang melanggar dan menghindari wajib pajak, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi pada Dinas PUPR untuk dilakukan pemotongan reklame.

“Kasus kita sekarang ada juga yang sedang dikontrak oleh pihak ketiga. Karena itu, kita minta segera diproses izinnya. Kita ingin juga duduk bersama mempercepat proses pengurusan izin ini. Kalau memang tidak boleh, mari kita rincikan di titik mana saja tidak boleh ada reklame,” ujar Syakirin.

Menurutnya, pihaknya juga telah memanggil pemilik usaha satu per satu untuk memperjelas izin reklame. Beberapa diakui mendapat toleransi karena kondisi di lapangan. Namun sebagian lainnya diberikan tenggat untuk pembayaran pajak dan pengurusan izin.

“Kalau sampai tanggal sekian tidak membayar, kami akan segel. Kami pada dasarnya mengurus wajib pajak yang menunggak. Bagi pengusaha yang tidak memenuhi (kewajiban), bisa di-blacklist saja, tidak usah diberikan izin,” tandasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyebut penertiban reklame sampai saat ini memang masih dilakukan di titik-titik yang dinilai mengganggu tata kota. Terutama reklame yang berada di median jalan.

“Pemotongan sekarang ini masih untuk reklame yang kita anggap sedikit kurang pas dalam keamanan dan tata kota. Itu yang single-full seperti di Jalan Airlangga, Jalan Adi Sucipto yang di depan Soto Yugisah, dan di Dasan Cermen,” jelas Mifta.

Menurutnya, reklame yang dipotong secara umum telah selesai kontrak dan tidak memperpanjang izin. “Kita memang sarankan tidak memperpanjang izinnya itu supaya bisa dibongkar. Materialnya setelah dibongkar diambil lagi sama pemiliknya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memotong belasan reklame lainnya yang telah selesai kontrak dan tidak memperpanjang izin. Kendati demikian, pemotongan yang dilakukan menurut Mifta tidak banyak berpengaruh pada pembayaran pajak di Kota Mataram.

“Karena ada gantinya yang baru meskipun kita potong yang lama. Intinya tidak mengganggu tata kota, dan mengurus izin, maka reklame yang ada tetap jadi objek pajak,” tandasnya. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional