Pengurusan Adminduk di Mataram Mencapai 99,59 Persen

Chaerul Anwar. (Suaras NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram 9 Desember mendatang, pengurusan data administrasi kependudukan (adminduk) pemilih pemula menjadi atensi. Terutama untuk menjamin masyarakat yang telah memenuhi syarat berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 tersebut mendapatkan hak pilihnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar, menerangkan sampai saat ini pihaknya mencatat progres pencatatan data kependudukan di Kota Mataram telah mencapai 99,59 persen. “Hasil rekamannya sudah 300.575 (data kependudukan), sisanya tinggal 1.230 yang menjadi target kita. Kita memang targetkan bisa sampai 100 persen sebelum 9 Desember mendatang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Iklan

Menurutnya, pemilih pemula saat ini masih tergabung dalam 1.230 orang yang belum mengurus data kependudukannya tersebut. “Ini yang kita kejar yang (pemilih) pemula ini,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya telah menjalankan mobil pelayanan keliling di dua tempat.

“Kita kemarin nge-tamp di Lingkungan Pandai Besi dan Pejeruk. Ini juga sudah banyak masuk dari Lurah permintaannya,” ujar Chaerul. Pencetakan data kependudukan seperti KTP, KK, dan lain-lain dapat langsung dilakukan di mobil pelayanan tersebut.

Diterangkan, animo masyarakat untuk mengurus data kependudukan disebut masih tinggi. “Kemarin kita sampai kewalahan,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya juga tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19 saat memberikan pelayanan pengurusan data kependudukan tersebut.

Dicontohkan, setiap masyarakat yang akan mengurus data kependudukan diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan menjaga jarak saat mengantri. Selain itu, pemakaian masker menjadi aturan wajib bagi seluruh masyarkat.

“Kita sudah siapkan hand sanitizer. Jarak saat foto juga sudah kita atur,” jelas Chaerul. Terlepas dari pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini, pengurusan data kependudukan disebutnya tidak memiliki masalah. “Kalau belangko kita aman, sekarang masih 1.000-an di kantor da nada yang belum kita ambil di Dukcapil Provinsi. Jadi tidak ada masalah. Hanya saya karena covid ini, kalau perlu kita ingin masyarakat itu jangan ke kantor,” tandasnya. (bay)