Pengurus Golkar Kota Bima Segel Kantor DPD I Golkar NTB

Mataram (suarantb.com) – Sejumlah pengurus DPD II Golkar Kota Bima menyegel kantor Sekretariat DPD I Golkar NTB. Mereka melakukan penyegelan karena menolak diadakannya Musda DPD II Golkar Kota Bima yang diadakan ulang di Mataram, Kamis, 22 September 2016.

Suasana sempat memanas saat beberapa anggota DPD II Golkar Kota Bima meminta klarifikasi kepada pengurus DPD I Golkar NTB yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD II Golkar Kota Bima, Agussalim H. Iskandar, SE., MM terkait undangan menghadiri Musda. Padahal, Musda baru bisa dilaksanakan kembali setelah aspirasi pimpinan desa/kelurahan dan pimpinan kecamatan se-Kota Bima, terlebih dahulu dipenuhi DPD I Golkar NTB.

Iklan

Ia menyebutkan ada lima poin yang menjadi aspirasi pengurus DPD II Golkar Kota Bima. Pertama, meminta musyawarah kecamatan (Mucsam) dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Musda. Kemudian meminta penundaan waktu pelaksanaan Musda Golkar Kota Kota Bima.

Selanjutnya, Musda Golkar Kota Bima harus dilangsungkan di Kota Bima. Sebelum Musda Golkar Kota Bima dilaksanakan Plt DPD II Golkar Kota Bima segera turun ke Kota Bima untuk melihat aspirasi dari bawah dan meminta perpanjangan SK pimpinan kecamatan.

Sementara itu, Agussalim yang dimintai keterangan oleh sejumlah pengurus terkait hal tersebut memilih bungkam. Bahkan ketika salah seorang pengurus DPD II Golkar Kota Bima meneriakinya, ia bergeming.

Pengurus DPD II Golkar Kota Bima Demisioner, Al Imron, SH kepada wartawan menyampaikan, undangan untuk melaksanakan Musda hari Kamis, 22 September 2016 di Mataram cacat hukum. Sebab, telah dilakukan pemalsuan tandatangan dan tidak menaati aspirasi pimpinan desa/kelurahan dan seluruh pimpinan kecamatan.

“Awalnya Musda kita pada tanggal 29 Agustus 2016 cuman terjadi deadlock. Karena deadlock, DPD I menunjuk Plt mengeluarkan SK yang ketuanya Pak Saifurrahman. Namun tiba-tiba kami dikagetkan dengan undangan Musda hari ini yang dikeluarkan oleh DPD I, bukan Plt,” ujarnya.

“Ternyata kita selidiki undangan tersebut diduga palsu, karena Ketua DPD I Golkar NTB sendiri tidak mengakui tanda tangan, dan pemalsuan ini sudah diakui oleh Pak Agussalim. Dialah yang menscan ini atas perintah Hj, Bq Isvie Rupaeda, Ketua DPRD NTB,” terangnya.

Imran mengatakan pihaknya akan terus menyegel kantor Sekretariat DPD I Golkar NTB sampai ada keputusan mengenai persoalan tersebut. Selain itu, lima poin tuntutan atau aspirasi dari sejumlah pengurus DPD II Golkar Kota Bima harus diakomodir oleh DPD I Golkar NTB. “Sampai ada keputusan yang jelas. Kami minta pak Ketua DPD I untuk hadir hari ini,” pintanya. (ast)