Pengungsi Pondok Perasi Enggan Tinggal di Rusunawa

Warga yang tinggal di huntara di Lingkungan Pondok Pelangi Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan duduk santai. Pembangunan rusunawa nelayan dinilai bukan solusi bagi para pengungsi ini. Masyarakat menginginginkan lahan yang ditempati menjadi hak milik. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat akan mulai tender pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Kendati demikian, para pengungsi enggan tinggal di rumah susun tersebut. Selain bukan menjadi hak milik, masyarakat akan dibebankan biaya sewa.

Penghuni Huntara di Lingkungan Pondok Pelangi, Kelurahan Bintaro, Musleh mengatakan, rusunawa bukan menjadi harapan masyarakat. Keinginan warga adalah lahan tempat mereka tinggal menjadi hak milik, bukan status sewa. “Yang kami mau itu tempat tinggal, bukan tempat tidur,” kata Musleh ditemui, Senin, 23 November 2020.

Pemkot Mataram telah memberikan perhatian bagi puluhan kepala keluarga (KK) yang menjadi korban penggusuran lahan di Bintaro tahun lalu. Fasilitas baik itu tempat tinggal, MCK dan lain sebagainya dilengkapi. Meski dikategorikan belum layak, tetapi masyarakat terbiasa tinggal dengan serba keterbatasan. “Apalagi kami tinggal di pesisir pantai. Jadi tidur di pasir berselimut kain sudah terbiasa. Yang penting sekarang ada perhatian pemerintah,” tandasnya.

Musleh mengeluhkan kebutuhan air minim. Macetnya air ini disebabkan pengaturan dari PDAM. Untuk MCK terkadang warga harus ke pesisir pantai. Debit air sangat kecil dan tidak mencukupi untuk keperluan sehari – hari.

Pengungsi lainnya, Ahmad B justru merasakan ketidaknyamanan tinggal di huntara. Dia bersama warga lainnya sudah setahun tinggal di sana. Kamar tipe 36 itu dinilai tidak layak dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Ruang lembab dan banyak nyamuk. Dia mengkhawatirkan warga terserang penyakit. “Iya, bisa dikatakan tidak layak dari sisi kesehatan,” ucapnya.

Ahmad tinggal sendiri di huntara. Istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun silam. Sedangkan anak – anaknya telah bekerja dan memiliki rumah sendiri. Ahmad terpaksa tinggal di huntara karena rumah miliknya dihancurkan karena kalah di pengadilan. Majelis hakim mengabulkan putusan pemohon atas gugatan lahan yang ditempati puluhan tahun lalu.

Dia menuturkan tidak terlalu berharap banyak ke pemerintah, apalagi rencana pembangunan rusunawa. “Kalau dikatakan berharap, ndak juga,” ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, proyek pembangunan rusunawa nelayan sedang ditender oleh pemerintah pusat. Rencananya lahan seluas 2,3 hektar mulai dikerjakan awal Januari 2021 mendatang. Detail pembangunan tidak diketahui karena ada perubahan desain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk kamar tetap dengan tipe 36. “Bulan ini sudah ditender. Tinggal dikerjakan saja awal Januari nanti,” terangnya.

Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Pemkot Mataram sifatnya fungsi koordinasi dan menyediakan lahan. Kemal menerangkan, evaluasi Kementerian PUPR bahwa jalan tidak memadai untuk masuk material, sehingga Pemkot Mataram kembali akan membebaskan 10 are lahan milik warga. Selain itu,aka nada penembokan keliling rusunawa. “Panjang 200 meter. Lahan yang dibebaskan itu tembus dengan jalan raya,” demikian kata Kemal. (cem)