Pengumuman KPK, Tokoh Lombok Barat Jadi Pejabat Terkaya di NTB

Ilustrasi kekayaan pejabat.(Gambar oleh Brett Hondow dari Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditutup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 30 April 2020. Lembaga antirasuah mengumumkan daftar kekayaan semua penyelenggara negara termasuk pejabat NTB yang berstatus wajib lapor.

Para pejabat Pemprov NTB dan kabupaten/kota yang sudah menyerahkan LHKPN sudah teregister dan termuat di laman resmi kpk.go.id.

Iklan

Mereka yang sudah tercatat per 27 April 2020 berdasarkan urutan teratas adalah, pertama Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun dengan kekayaan Rp53,127 miliar, kedua Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan kekayaan Rp29,537 miliar.

Selanjutnya ketiga, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dengan nilai kekayaan Rp20,276 miliar.

Keempat, Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri dengan nilai kekayaan Rp13,531 miliar. Kelima, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dengan nilai Rp13,251 miliar. Keenam, Wakil Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri juga sudah terdaftar dengan kekayaan Rp10,994 miliar.

Sementara unsur pimpinan DPRD juga sudah masuk registrasi. Urutan ketujuh, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Mohammad Ansori dengan kekayaan Rp9,862 miliar. Selanjutnya, urutan delapan, Bupati Lotim H. Sukiman Azmy kekayaannya mencapai Rp7.907 miliar.

Sementara Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah masuk urutan kesembilan, dengan jumlah kekayaan Rp5,860 miliar. Kemudian Walikota Mataram H. Ahyar Abduh tercatat urutan ke-10 dengan nilai kekayaan Rp4,757 miliar.

Urutan 11, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dengan nilai kekayaan Rp4,479 miliar. Selanjutnya Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dengan kekayaan Rp4,348 miliar urutan 12.

Ke 13, Bupati KSB H. W. Musyafirin dengan kekayaan Rp3,898 miliar. Berikutnya ke 14, Walikota Bima Muhammad Lutfi dengan kekayaan Rp3,768 miliar. Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer dengan nilai kekayaan Rp3,492 miliar urutan ke 15.

Urutan 16, Wakil Bupati KLU, Sarifuddin dengan nilai kekayaan Rp2,947 miliar. Bupati KLU H. Najmul Akhyar urutan ke 17 dengan kekayaan Rp2,841 miliar. Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT urutan ke 18 dengan kekayaan Rp2,813 miliar.

Sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 tentang perpanjangan masa penyampaian LHKPN Tahun Laporan 2019, paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020 akibat masa pandemi Covid 19.

KPK memandang tidak ada alasan bagi wajib lapor untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 sebelum batas waktu.

‘’Berdasarkan SE tersebut KPK akan tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan “Terlambat Lapor,’’ kata Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan persnya diterima Suara NTB, Senin, 27 April 2020.

Melaporkan harta kekayaan dijelaskannya, kewajiban bagi setiap pejabat penyelenggara negara, sesuai amanat pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ‘’UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,’’ ujar Ipi.

Sebelumnya, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH, M,Si memastikan Pemprov NTB tepat waktu menyerahkan LHKPN. Berdasarkan data dari Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus), LHKPN rampung dan resmi diserahkan ke KPK per 18 Maret 2020. Meski perpanjangan diberikan sampai April, namun Inspektur memastikan tidak memanfaatkan perpanjangan itu.

‘’Kami tidak memanfaatkan perpanjangan waktu yang diberikan KPK, karena dokumen LHKPN sudah diserahkan semua pada Maret,’’ ujar Ibnu Salim. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here