Penguatan Moderasi Beragama

KH. M. Zaidi Abdad (Suara NTB/ris)

KANTOR Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB mendorong agar pimpinan daerah baik di Provinsi NTB maupun kabupaten/kota agar melakukan penguatan moderasi beragama. Sebab moderasi beragama menjadi konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB Dr. KH. M. Zaidi Abdad usai menghadiri pertemuan dengan Forkopimda, FKUB dan pihak terkait lainnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 3 Januari 2022. Pertemuan dilakukan guna mencari solusi dan meredam aksi masyarakat pasca-ceramah yang viral di Lombok Timur dan berujung pada kasus pembakaran properti di sebuah Ponpes di Kecamatan Aikmel.

Iklan

‘’Semua komponen, mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota untuk bersama-sama melakukan penguatan moderasi beragama. Jadi tidak hanya di Kementerian Agama saja, namun semua instansi juga harus membangun itu,’’ kata Zaidi Abdad.

Pentingnya penguatan moderasi agama tersebut harus terus diperkuat karena Presiden Jokowi juga mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Tahun toleransi ini berangkat dari pemahaman moderasi beragama kepada seluruh instansi. Jika konsep itu tak dipahami, maka tidak akan muncul sikap toleransi tersebut.

Secara umum, Kemenag NTB memberikan tiga saran kepada Pemda dan para pihak terkait untuk merespons peristiwa yang terjadi di Lombok Timur awal Januari kemarin. Yang pertama adalah mengedepankan sikap persuasif dengan cara mengamankan yang bersangkutan agar tak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Selanjutnya kami meminta Ormas dan pimpinan kelembagaan agar menyampaikan secara baik kepada umatnya agar tidak melakukan tindakan anarkis. Selanjutnya kepada kepala daerah, Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Karena moderasi beragama yang getol ada di Kemenag, namun belum masuk ke semua instansi yang lain,’’ ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penceramah yang diduga melakukan ujaran kebencian tersebut sudah masuk ke beberapa instansi pemerintahan untuk memberikan pengajian. Karena itulah Zaidi Abdad meminta agar kegiatan ustadz tersebut di sejumlah OPD dihentikan dulu. ‘’Karena ada ucapan yang menyinggung orang lain. Dakwah itu mengajak dan memberikan pemahaman yang baik. Jangan sampai ada provokasi,” tutupnya.(ris)

Advertisement