Penguatan Kader Penting untuk Revitalisasi Posyandu

Khairul Anwar - Ulil Amri - Omdah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kader Posyandu adalah aktor penting yang harus diperhatikan jika ingin memiliki Posyandu yang aktif. Pemenuhan fasilitas fisik Posyandu, perlu diimbangi adanya reformasi pelayanan publik di bidang kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Ulil Amri menjelaskan pentingnya revitalisasi Posyandu ini. Menurutnya, Lombok Timur tidak punya masalah soal sumberdaya fisik.

Iklan

‘’Dari sisi kekuatan kita, sarana dan semuanya tidak menjadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah kontinuitas,’’ ujarnya.

Dia memberi contoh kegiatan vaksinasi. Dimana para pesertanya, merasa sudah selesai tidak punya urusan lagi setelah mendapat vaksin. Untuk menghadapi problem ini, Ulil berpendapat perlu ada kegiatan berkelanjutan di Posyandu.

Caranya, dengan memperkuat peranan desa yang kini sudah bergelimang dana. ‘’Ada penekanan dari Pemda kepada desa untuk alokasinya DD itu sebanyak 20 persen di bidang kesehatan misalnya Posyandu dan stunting,’’ paparnya.

Cara lain yang bisa digunakan menurut Ulil, dengan merampingkan birokrasi dan menambah pemberdayaan dari pihak swasta seperti klinik dan praktik dokter. Saat ini, Pemkab Lotim sedang mengusulkan program pengerahan tenaga kesehatan berpendidikan tinggi.

‘’Kita usulkan sarjana kesehatan masuk desa supaya kader ini bisa berdampingan dengan sarjana kita drop. Sumber pendanaan dari ADD,’’ kata Ulil.

Penguatan kader tersebut, imbuhnya, sangat penting sebab kader Posyandu yang selalu bersentuhan dengan warga peserta program. ‘’Ini bentuknya reformasi pelayanan publik di layanan kesehatan,’’ sebutnya.

Lombok Timur sejauh ini punya program perawatan kesehatan masyarakat yang rentan sakit. Efektivitas pelaksanaannya dengan kader yang bersedia turun menjemput bola. ‘’Makanya ini kita selesaikan tidak secara parsial tapi secara simultan, kontinuitas ini karena sebenarnya semua sudah tahu manfaat Posyandu,’’ ucapnya.

Program kesehatan masyarakat pun diselaraskan dengan kegiatan instansi lain yang sama secara konsep. Misalnya, program milik DP3AKB berupa bina lansia, bina balita, bina remaja, dan bina keluarga.

‘’Di kesehatan itu sesungguhnya ada. Kalau ini efektif jadinya kita tidak saling mengharapkan. Ini programnya APBD tapi dipecah-pecah. Kenapa tidak dipusatkan pada satu kegiatan tapi bisa kita kerjakan secara penuh,’’ pungkas Ulil.

Posyandu Pascabencana

Di Lombok Utara, bencana gempa bumi merusak sebagian fasilitas kesehatan, termasuk Posyandu. Tapi, membangun kembali Posyandu bukan hanya urusan fisik. Tetapi juga pada kader sebagai pelaksana dan masyarakat berserta kemandiriannya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Khairul Anwar menerangkan, pemulihan Posyandu pascagempa ini berkaitan dengan perbaikan tata kelolanya.

‘’Ini kami masih hadapi kalau tidak ada petugas datang ya tidak ada Posyandu,’’ terangnya. Hal itu yang membuatnya ragu dengan konsep Posyandu keluarga sebab hal itu masih berkaitan dengan pola pikir masyarakat.

Jalan keluarnya, kata dia, dengan secara konsisten meningkatkan keterampilan kader Posyandu. Kader tidak cukup hanya sekadar punya kemampuan menimbang saja.

Keterampilan lainnya berupa Pos Obat Desa (POD). ‘’Kader juga boleh bagi obat walaupun obat sederhana ini juga bisa menarik masyarakat terhadap Posyandu,’’ ujar Anwar.

Kemandirian kader tersebut juga soal penyederhanaan porsi dengan keberlanjutan program yang konsisten. ‘’Jadi tidak sekali nongol. Posyandu ini memang sebulan sekali kita harapkan ada program H-1 dan H+1,’’ paparnya.

Untuk penganggaran banyaknya program tersebut, lanjut dia, bisa mencontoh apa yang dilakukan Desa Sigar Penjalin, Tanjung, Lombok Utara. Yakni menganggarkan Rp1,5 miliar dari total Rp4,2 miliar DD/ADD.

‘’Itu hampir 40 persen, termasuk honor per kader, penjangkauan, kuncinya itu tim kesehatan desa. Kami ada dokter desa, bidan desa, dan Pustu. Kita cek regulasinya ternyata boleh. Itu disebutkan minimal 10 persen,’’ jelasnya.

“Revitalisasi tergantung pelaksanaanya. Kalau rajin mengunjungi sasaran ya rajin juga sasarannya ke Posyandu,’’ imbuhnya.

Persoalan lainnya yang diidentifikasi Dikes Lombok Utara yakni sarana kesehatan yang tidak berfungsi maksimal akibat terdampak gempa. Yang tersisa saat ini sebanyak 397 Posyandu yang masih punya bangunan fisik seperti berugaq, tenda, dan terpal.

Sarana dan prasarana seperti alat antopometri dan meubelair masih bisa dipenuhi. Sumber daya kader, sambung dia, masih perlu peningkatan. Sebab saat ini rata-rata masih SMA, meski mobilitas mereka cukup tinggi.

‘’Ada juga yang guru PAUD dan yang sedang di daftar tunggu TKI. Menjadi kader ini bukan profesinya, masih sampingan,’’ ungkap Anwar.

Terhadap persoalan ini, salah satu jalan keluarnya adalah dengan pemerataan tenaga medis berkualifikasi pendidikan minimal D3. Kemudian memberi penghargaan berupa sertifikat kepada para kader. “Sertifikat macam kartu sakti ini penting menjadi penghargaan kader,” kata Anwar.

Jadi Milik Masyarakat

Di Kabupaten Lombok Tengah, revitalisasi Posyandu menjadi penting untuk mendorong kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya soal perbaikan gizi. Kekurangan gizi masih menyumbang angka stunting Lombok Tengah sebesar 31,05 persen dari angka stunting Provinsi NTB yang sebesar 33 persen. Solusinya dengan konvergensi program berbasis Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Lombok Tengah, H. Omdah menjelaskan, kecukupan gizi sebagai barometer pelayanan kesehatan mumpuni. Dia berpendapat, penanganannya secara konvergensi antarinstansi dan lintas kabupaten/kota.

‘’Bisa itu tersebar baik dari Dikes, Dinas Sosial, BP3AKB. Hal yang kalau digabung akan kuat sekali untuk atasi masalah gizi ini,’’ paparnya.

Masyarakat, kata Omdah, memandang Posyandu dengan kacamata ekonomi. Misalnya soal manfaat yang didapat dari mengikuti program Posyandu. Setelah dirasakan, maka selanjutnya tak berarti lagi.

“Kalau ada dapat PMT (Pemberian Makanan Tambahan) baru ada datang ke Posyandu lagi. Di sini perlu kita klasifikasi bagaimana meningkatkan D/S (D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja), untuk meningkatkan status gizi anak,’’ jelasnya.

D/S merupakan standar partisipasi ibu dalam penimbangan balita di Posyandu dengan variabel pendidikan, paritas, dan pendapatan. ‘’Ini berhitungnya bagaimana menyadarkan mereka agar betul-betul kebutuhan gizinya seperti apa, kenapa D/S ini rendah, kondisi Posyandu kita ini seperti apa,’’ papar Omdah.

Dia merinci, Lombok Tengah memiliki 1.682 Posyandu dengan klasifikasi 1.269 Posyandu madya, 244 Posyandu purnama, dan 163 Posyandu pratama.

‘’Ini kita upayakan bagaimana masyarakat datang menjaga angkanya terutama 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi Posyandu ini milik masyarakat tidak hanya milik kesehatan,’’ tandasnya. (why)