Pengolahan Limbah Medis, Lobar Kecewa Pemprov Membangun Tanpa Izin

Indra Jaya Usman. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) dibuat geram dengan tindakan Pemprov NTB yang beberapa kali membangun tanpa izin di wilayah Lombok Barat (Lobar). Seperti kasus pembangunan Tecknopark Banyumulek, kemudian terakhir pembangunan tempat pengolahan limbah medis di Sekotong.

Lebih-lebih pembangunan fasilitas ini tak mengantongi izin. Bahkan, tempat pengolahan limbah medis yang dibangun ini bukan hanya diduga tidak mengantongi izin. Namun tempat pengolahan limbah terbesar di Indonesia timur ini juga diduga tak sesuai dengan tata ruang Lobar.

Iklan

Dalam tata ruang kabupaten Lobar, kawasan Sekotong menjadi kawasan pariwisata dan pertambangan. Sedangkan untuk pembuangan atau pengolahan limbah medis tidak masuk. “Ini berkali-kali Pemprov melakukan hal seperti ini, membangun tanpa izin di Lombok Barat,” tegas politisi Demokrat, Indra Jaya Usman, Rabu, 7 April 2021. Pemda diminta tegas karena sudah terbukti Pemprov ini menganggap remeh pemkab Lobar. “Karena tidak sekali ini dia bangun tanpa izin,” kritiknya.

Seperti tempat pengolahan limbah medis di Sekotong dibangun tanpa AMDAL dan IMB. Padahal Pemprov tidak ada haknya terhadap wilayah Lobar. Di sini tegas dia, Bupati lah yang memilik kewenangan atas wilayah Lobar. Karena otonomi itu ada di kabupaten, sedangkan provinsi hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Saya kira tidak hanya Bupati, masyarakat Sekotong khususnya harus menolak tegas wilayah destinasi wisata dijadikan tempat pengolahan sampah beracun ini,” jelas dia.

Bahkan dia meminta agar pemda menutup atau membekukan tempat pengolahan limbah medis tersebut sesuai aturan yang berlaku di Lobar. “Sebaiknya tutup, bubarkan, bekukan saja itu (tempat pengolahan limbah),” tegasnya.

Wilayah Sekotong itu, jelas dia, adalah kawasan pariwisata andalan yang kedepan diproyeksikan untuk menggantikan Senggigi. Akan tetapi dibuat oleh pemprov menjadi pembuangan limbah beracun. “Melanggar tata ruang kabupaten, melanggar aturan yang ada di kabupten. Masa pemprov mencontohkan pelanggaran terhadap aturan. Itu akan jadi preseden buruk bagi masyarakat luas untuk semau-maunya ke depan melanggar aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Madani Mukarram yang dikonfirmasi lewat telepon mengatakan terkait izin lingkungan pembuangan insenerator limbah B3 Pasyankes atau medis di Sekotong sudah ada. Sedangkan untuk IMB sudah diajukan kepala UPTD TPAR bulan Oktober tahun 2020, tetapi sampai sekarang masih proses di DPMPTSP Lobar.

Diakuinya memang izin ini belum terkomunikasi dengan Pemda dalam hal ini Bupati. Soal tata ruang yang diduga tak sesuai, Madani mengakui sedang diproses penyesuaian dan sudah masuk ke tata ruang provinsi, karena terkait kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi. Begitu pula akan dimasukkan ke tata ruang kabupaten Lobar. Kesesuaian tata ruang ini sedang berproses di provinsi dan kabupaten. “Dan RTRW juga belum disahkan oleh Pemerintah pusat, karena belum mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang PUPR Lobar, Lalu Sudiana mengatakan sejauh ini memang belum ada izin dan IMB terkait pembangunan tempat pengolahan limbah medis di Sekotong. Pihaknya sendiri belum mengeluarkan rekomendasi tata ruang “Belum ada rekomendasi, belum ada kajian (tata ruang red),” kata dia. Soal tata ruang, tentu Pemda akan menyesuaikan dengan Pemprov atau aturan di atasnya.(her)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional